Aturan Truk ODOL

RUU LLAJ dibahas di Komisi V DPR. Menhub mengusulkan sanksi truk ODOL tak hanya bagi sopir, tapi juga pemilik kendaraan, korporasi, dan pemilik barang.

Kegiatan ini dihadiri oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Kakorlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho.

Kemnaker akan mewajibkan setiap kendaraan pengangkut barang untuk memiliki dua sopir yang akan bekerja secara bergantian.

Apabila masalah kesejahteraan bisa diselesaikan, Dudy optimis persoalan sebagian dari masalah ODOL dapat dibereskan.

Nantinya, setiap perusahaan wajib meneken kontrak dengan Kementerian Perhubungan untuk tidak mengangkut barang dengan muatan dan dimensi berlebih.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya penertiban kendaraan ODOL.

Pemerintah bakal terbitkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk menindaklanjuti kendaraan dengan muatan overdimension dan overload (ODOL).

Langkah ini diharapkan dapat mengurangi kecelakaan lalu lintas dan kerusakan infrastruktur akibat truk ODOL.

KNKT merekomendasikan pemerintah untuk segera membentuk sekolah pengemudi khusus bagi pengemudi truk dan bus

Banyak pelaku usaha yang masih bergantung pada truk bermuatan lebih demi menekan biaya distribusi.

Program zero ODOL sudah mulai dipersiapkan sejak 2019 melalui Surat Edaran Menteri Perhubungan.