Fakta! Fragmentasi Data Pangan Ancam Ketahanan Nasional, Urgensi Ekosistem Data Pangan Terintegrasi Mendesak

Tantangan Fragmentasi Data dan Solusi Geospasial

Fragmentasi data pangan di Indonesia masih menjadi persoalan utama, meskipun Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia telah diterbitkan. Perpres ini berlaku sejak 17 Juni 2019 dengan tujuan standardisasi dan integrasi data lintas sektor. Namun, dengan luas lahan sawah mencapai 7,46 juta hektare dan lahan kering lebih dari 144,5 juta hektare, kebutuhan akan data terpadu, akurat, dan mudah diakses semakin mendesak.

Di era informasi teknologi yang maju, kebijakan satu peta tidak lagi memadai karena Indonesia membutuhkan satu ekosistem data yang terhubung. Peta telah bertransformasi menjadi geo-informasi spasial yang merupakan lapisan-lapisan data raksasa dengan atribut lokasi berkoordinat. Setiap instansi pemerintah boleh memiliki data spasial masing-masing, tetapi harus saling terkoneksi dalam sebuah geoportal hub collection, seperti berbagai data satelit yang dapat diakses dari satu platform.

Pada kasus data pangan, Indonesia membutuhkan data yang valid, namun perlu disadari bahwa setiap data dari instansi memiliki tingkat akurasi masing-masing. Kesediaan memublikasikan tingkat akurasi sebagai bagian dari metadata menjadi penting dalam ekosistem data yang saling terhubung. Data dari instansi berbeda dapat menjadi alat kalibrasi agar data yang dihasilkan tidak overestimate atau underestimate.

Peran Berbagai Lembaga dalam Ekosistem Data Pangan

Saat ini, data yang digunakan untuk pengambilan kebijakan pertanian sebagian besar dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Pertanian (Kementan) juga menghasilkan data yang disesuaikan dengan kebutuhan institusi mereka. Perbedaan data ini bukanlah untuk diperdebatkan, sebab sumber data yang sama dengan definisi dan metodologi berbeda akan menghasilkan hasil yang berbeda, apalagi jika sumber datanya memang tidak sama.

BRIN dan BPS sedang memperlihatkan pentingnya keterkaitan pangan dengan geospasial melalui model penjaminan mutu berlapis yang disebut quality gates. Model ini memastikan akurasi minimal 80 persen dan deviasi estimasi tidak lebih dari 5 persen terhadap data resmi. Lebih dari itu, mixed method produk BPS yang menggabungkan data kerangka sampel area (KSA) dan data satelit membuka peluang besar menuju real-time crop monitoring.

Di sisi lain, Bappenas juga menegaskan pentingnya data spasial untuk perencanaan pangan jangka panjang. Melalui platform Indonesia Data Management for Agricultural Information (IDMAI) di pangan.bappenas.go.id, perencana dapat memantau prediksi luas panen, alih fungsi lahan pertanian, dan kebutuhan irigasi berbasis data geotagging. Dengan dukungan proyeksi dan skenario berbasis kecerdasan buatan (AI), perencanaan pembangunan kini lebih terukur.

Kementerian Pertanian juga telah memiliki website data pangan sendiri. Dalam kasus demikian, tantangan utama bangsa ini adalah mengolaborasikan fragmentasi data dengan Geoportal hub connection. Di sinilah geospatial intelligence berperan, yakni kemampuan mengubah data spasial menjadi wawasan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.

Potensi Ekonomi Biru dan Ketahanan Pangan

Subsektor pangan lain seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga menunjukkan bagaimana geoinformatika bisa diterapkan untuk pangan biru. Data spasial dari 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) menunjukkan status stok ikan pelagis besar dan kecil, dengan warna yang menandai zona aman, hati-hati, atau kritis. Sistem ini menjadi dasar penerapan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, program unggulan KKP untuk menjaga keberlanjutan laut Indonesia.

Dengan produksi ikan dan rumput laut pada kisaran 20–25 juta ton per tahun, Indonesia memiliki potensi besar sebagai lumbung protein dunia. Luas wilayah laut mencapai lebih dari 6,4 juta kilometer persegi yang menyimpan sumber daya pangan hayati dan nonhayati yang berlimpah. Potensi ekonomi biru Indonesia seharusnya dapat dioptimalkan untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan global.

Namun, tekanan aktivitas manusia, penurunan kawasan konservasi, dan perubahan iklim mengancam keseimbangan ekosistem laut. Tanpa sistem pemantauan spasial yang kuat, overfishing dan degradasi laut bisa menjadi bumerang jangka panjang bagi ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, Ekosistem Data Pangan Terintegrasi sangat krusial untuk keberlanjutan.

Mewujudkan Ekosistem Data Pangan Terintegrasi dengan GeoMIMO

Ketika Ekosistem Data Pangan Terintegrasi terwujud, ketahanan pangan di masa depan tidak hanya bergantung pada seberapa luas sawah dan laut yang dimiliki, tetapi seberapa cerdas membaca data spasial. GeoMIMO dapat menjadi Geoportal connection hub yang menjadi ekosistem data geospasial, sekaligus sumber data pendukung bagi mixed method dan IDMAI yang diproduksi berbagai lembaga pemerintah. Hal ini menjadi contoh nyata bagaimana ilmu geoinformatika dapat menjembatani data, kebijakan, dan keberlanjutan.

Meskipun demikian, jalan menuju integrasi nasional masih panjang. Masih ada kendala seperti akses internet di daerah, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) teknis, hingga biaya lisensi perangkat lunak yang tinggi. Oleh karena itu, kerja sama lintas sektor, baik pemerintah maupun swasta, antara BRIN, BPS, Bappenas, Kementan, KKP, dunia akademik, dan perusahaan penghasil platform, menjadi mutlak diperlukan.

Kini saatnya melihat ketahanan pangan bukan sekadar dari ladang, tetapi dari peta, piksel, dan pola data. Indonesia tidak kekurangan sumber daya, tetapi membutuhkan satu ekosistem informasi yang saling terhubung. Jika GeoMIMO berhasil menjadi fondasinya, maka bukan mustahil Indonesia kelak dikenal bukan hanya sebagai lumbung pangan tropis, tetapi juga pusat kecerdasan geospasial pangan dunia.

Sumber: AntaraNews