Data BPS Dipertanyakan, Misbakhun Tegaskan Tak Ada Manipulasi Data Pertumbuhan Ekonomi
Misbakhun, menyebut ada sejumlah analis ekonomi meragukan angka ekonomi Indonesia yang tumbuh mencapai 5,61 persen pada kuartal I tahun 2026.
Ketua Komisi XI DPR RI yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPN SOKSI, M. Misbakhun, menyebut ada sejumlah analis ekonomi meragukan angka ekonomi Indonesia yang tumbuh mencapai 5,61 persen pada kuartal I tahun 2026. Mereka menilai angka itu dimanipulasi.
"Ada beberapa pihak yang mempertanyakan tentang pertumbuhan ekonomi ini, yang sebenarnya atau manipulasi dari angka-angka statistik," kata dia saat menghadiri kegiatan Rakernas-Rapimnas SOKSI di Kota Bandung pada Jumat (15/5).
Keraguan muncul karena pertumbuhan yang terjadi di sektor manufaktur tak sejalan dengan angka konsumsi gas dan energi yang malah menurun. Misbakhun menilai perbedaan data itu terjadi karena operasional di sektor manufaktur tak mesti mengonsumsi gas. Angka yang dirilis oleh BPS dinilainya dapat dipertanggungjawabkan.
"Sektor manufaktur yang tumbuh itu tidak semuanya mengkonsumsi gas seperti disimulasikan di dalam banyak pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para analis ekonomi yang meragukan pertumbuhan ekonomi tersebut," ujar dia.
"Badan Pusat Statistik itu adalah lembaga yang sangat kredibel, independen, mereka menaungi banyak ahli-ahli statistik, dan mereka menghitung angka-angka itu dengan sangat teliti," lanjut dia.
Pemerintah Tak Naikan Harga BBM Bersubsidi
Dalam kesempatan itu, Misbakhun juga menyoroti soal harga minyak mentah dunia yang menembus angka lebih dari USD 100 per barel. Meski harga minyak mentah dunia naik begitu signifikan, dia menegaskan pemerintah tak akan menaikkan harga BBM bersubsidi.
"Pemerintah ingin memanggul beban yang dirasakan oleh masyarakat yang selama ini menikmati subsidi," kata dia.
Misbakhun mengajak anggota SOKSI untuk terus mendukung program yang dijalankan oleh Presiden, Prabowo Subianto. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi mesti dirasakan semua lapisan masyarakat Indonesia. Jangan sampai, pertumbuhan ekonomi hanya dirasakan oleh segelintir masyarakat saja.
"Negara hadir, tidak dalam jumlah ratusan juta, tidak dalam jumlah puluhan juta, puluhan miliar, ratusan miliar, tapi ratusan triliun untuk memberi sumbangsih kepada subsidi sampai kepada bantuan sosial," ujar dia.
Sebelumnya diberitakan, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM UI) merilis laporan khusus bertajuk 'Indonesia GDP Growth - First Quarter 2026: Behind the 5,61% Headline' sebagai respons atas rilis pertumbuhan ekonomi Indonesia Triwulan I-2026 oleh BPS sebesar 5,61 persen secara tahunan.
Dalam laporan tersebut, LPEM UI menyoroti dugaan inkonsistensi data BPS, terutama antara pertumbuhan sektor industri pengolahan sebesar 5,04 persen (y-on-y) dan kontraksi sektor pengadaan listrik, gas, dan air sebesar 0,99 persen (y-on-y). Menurut penulis laporan, Prof. Mohamad Ikhsan dan Teuku Riefky, kondisi tersebut dinilai sulit dijelaskan secara logis karena industri manufaktur merupakan pengguna listrik terbesar nasional.