BPS Ajak Pemda Kepri Sukseskan Sensus Ekonomi 2026 demi Data Akurat Pembangunan
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyerukan dukungan penuh pemerintah daerah se-Kepulauan Riau untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026, guna menghasilkan data berkualitas sebagai fondasi kebijakan ekonomi yang tepat sasaran.
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti secara langsung mengajak seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) se-Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) untuk bersinergi menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026. Ajakan ini disampaikan Amalia saat kunjungan kerjanya ke Kota Tanjungpinang, Kepri, pada Sabtu, 31 Januari 2026. Dukungan Pemda dianggap krusial untuk memastikan seluruh aktivitas ekonomi di wilayah tersebut dapat tercatat secara komprehensif.
Amalia menekankan bahwa BPS memiliki tiga sensus wajib yang rutin dilaksanakan, yaitu sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Dari ketiga sensus tersebut, Sensus Ekonomi dinilai sebagai yang paling kompleks dan menantang. Salah satu kendala utama yang sering dihadapi adalah keengganan pelaku usaha untuk memberikan data yang akurat dan jujur kepada petugas sensus.
Oleh karena itu, BPS sangat mengharapkan dukungan penuh dari gubernur, bupati, dan wali kota se-Kepri. Dorongan dari pimpinan daerah diharapkan dapat memotivasi para pelaku usaha agar mau berpartisipasi aktif. Data yang lengkap dan akurat dari sensus ini akan sangat bermanfaat bagi kepala daerah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran di masa mendatang.
Tantangan dan Pentingnya Dukungan Pemerintah Daerah dalam Sensus Ekonomi 2026
Sensus Ekonomi 2026 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Meskipun menjadi kegiatan rutin, tantangan dalam pelaksanaannya tidaklah kecil, terutama dalam memastikan partisipasi dari seluruh spektrum pelaku usaha. Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa sensus ekonomi kerap menghadapi kesulitan, salah satunya adalah keengganan pelaku usaha untuk berbagi data.
Untuk mengatasi hambatan ini, dukungan dari pemerintah daerah menjadi fundamental. Amalia menegaskan, "Dukungan pemerintah daerah jadi keharusan agar kami dapat mencatat seluruh aktivitas ekonomi, khususnya di Kepri." Keterlibatan aktif dari pimpinan daerah, mulai dari gubernur hingga bupati/wali kota, diharapkan dapat membangun kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap pentingnya sensus ini. Hal ini akan mempermudah petugas dalam mengumpulkan data yang valid dan komprehensif.
Data yang terkumpul secara lengkap dan jujur akan menjadi fondasi vital bagi pemerintah daerah dalam menyusun strategi pembangunan. Informasi ini memungkinkan Pemda untuk mengidentifikasi sektor ekonomi potensial, menentukan area yang membutuhkan investasi, dan mengoreksi ketimpangan. Dengan demikian, kebijakan ekonomi yang dirumuskan dapat lebih presisi, inklusif, dan berpihak pada pemerataan pembangunan di Kepri.
Cakupan dan Manfaat Luas Sensus Ekonomi 2026
Sensus Ekonomi 2026 dijadwalkan akan berlangsung dari tanggal 1 Mei hingga 31 Juli tahun ini, sebuah periode krusial untuk memotret kondisi perekonomian nasional. Sensus ini akan mencatat semua aktivitas ekonomi masyarakat tanpa terkecuali, menjangkau berbagai skala usaha. Mulai dari rumah tangga yang memiliki kegiatan ekonomi, pasar tradisional, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), hingga perusahaan berskala besar, semuanya akan didata.
Secara khusus, petugas sensus akan mendatangi rumah tangga untuk merekam aktivitas ekonomi yang mungkin tidak terlihat secara fisik. Ini termasuk ibu rumah tangga yang berjualan melalui platform online, pedagang keliling, serta para konten kreator. Cakupan yang luas ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran utuh dan terkini mengenai struktur ekonomi, daya saing bisnis, serta informasi dasar karakteristik usaha di Indonesia, kecuali sektor pertanian.
Amalia berharap Sensus Ekonomi 2026 ini akan menjadi legacy bersama, karena BPS berkomitmen untuk menyuguhkan potret ekonomi Kepri yang sesungguhnya. Data yang dihasilkan akan menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun regional. Manfaatnya tidak hanya untuk pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga untuk masyarakat umum yang membutuhkan informasi ekonomi yang berkualitas.
Imbauan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Data
Kesuksesan Sensus Ekonomi 2026 sangat bergantung pada partisipasi aktif dan kejujuran data dari masyarakat. Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengimbau agar masyarakat tidak perlu takut atau menolak kedatangan petugas sensus yang akan mendatangi rumah ke rumah. Petugas BPS memiliki tugas untuk mengumpulkan data statistik dasar yang diperlukan pemerintah.
Pemberian data yang sebenarnya oleh masyarakat akan memungkinkan BPS untuk menyajikan data berkualitas tinggi dari hasil Sensus Ekonomi. Data ini sangat berharga dan bermanfaat bagi berbagai pihak. Bagi pemerintah pusat dan daerah, data tersebut menjadi dasar untuk perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan yang efektif.
Selain itu, data sensus juga penting bagi masyarakat umum, peneliti, dan pelaku usaha untuk memahami tren ekonomi dan membuat keputusan yang lebih baik. BPS sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, memiliki peran vital dalam menyediakan data statistik yang andal dan transparan untuk kemajuan Indonesia.
Sumber: AntaraNews