Benarkah Prabowo Setop Pembangunan Infrastruktur? Begini Klarifikasi Erick Thohir
Erick membantah jika proyek-proyek BUMN Karya dihentikan sementara waktu, lantaran sedang dalam proses restrukturisasi.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir akhirnya angkat suara mengenai proyek infrastruktur yang akan ditinjau ulang, termasuk yang dikerjakan oleh BUMN Karya.
Erick membantah jika proyek-proyek BUMN Karya dihentikan sementara waktu, lantaran sedang dalam proses restrukturisasi.
"Nggak ada yang bilang menyetop. Beliau (Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo) sesuai dengan rapat waktu itu dipimpin oleh Pak Prabowo dan ada juga Wakil Presiden Pak Gibran, semua proyek infrastruktur sedang di-review," ujar Erick di Kantor Kementerian BUMN Jakarta, Rabu (20/11)
Beberapa proyek skala besar yang tidak dijalankan, kata Erick, sesuai dengan kebijakan yang telah diputuskan oleh pemerintah, yakni untuk mendukung program ketahanan energi, pangan dan air.
Menurut Erick, BUMN Karya tidak hanya mengerjakan proyek penugasan dari pemerintah saja, tetapi juga melakukan pembangunan untuk swasta.
"Tentu beberapa yang memang tidak dijalankan, ya itu kan kebijakan, tetapi kalau kita lihat Karya-Karya sendiri, selain ada program dari pemerintah, karya-karya juga banyak melakukan proyek-proyek pembangunan lainnya. Jadi bukan 100 persen dari pemerintah, memang penugasan yang waktu itu berjalan, ya harus diselesaikan," katanya.
Terkait dengan perampingan BUMN Karya dari tujuh menjadi tiga perusahaan, pihaknya masih menunggu surat keputusan dari Menteri PU.
Erick mengatakan pekan depan akan mulai memetakan rencana kerja BUMN Karya. Kementerian BUMN pun telah memiliki target untuk penyelesaian restrukturisasi BUMN Karya.
"Nanti ada waktunya, kita lagi konsolidasi untuk bagaimana kinerja ke depan," ucap Erick.
Pembangunan Infrastruktur Mandeg
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengabarkan, pemakaian anggaran untuk pembangunan infrastruktur baru sementara disetop. Menunggu kepulangan Presiden Prabowo Subianto dari kunjungannya ke berbagai negara.
Termasuk untuk lelang proyek baru. Dody berharap proses tender tetap bisa berjalan sesuai target setelah Prabowo tiba di Tanah Air.
"Lelang-lelang baru sementara belum (akan dilaksanakan). Kan Pak Presiden mungkin datang di akhir-akhir November. Insya Allah kita akan tetap mengusahakan, semua yang ditargetkan bisa selesai on time," ujar dia di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Senin (18/11.
Adapun secara porsi, anggaran Kementerian PU 2025 sudah diketok sebesar Rp116,23 triliun saat masih berstatus sebagai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Namun, formulasi anggarannya masih perlu disesuaikan dengan berbagai program prioritas milik Prabowo.
"Pada detik ini sebenarnya anggaran (2025) kan sudah diketok periode kemarin. Sehingga 2025 kita tinggal kerjanya saja. Tapi karena arahannya pak Presiden begitu, kemudian semua anggaran utamanya yang terkait dengan infrastruktur sementara dibintang dulu," ungkap Dody.