AHY: Pembangunan Jaringan Kereta Api Nasional Targetkan Rp1.200 Triliun hingga 2045
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan AHY mengungkapkan target ambisius pembangunan jaringan kereta api nasional senilai Rp1.200 triliun hingga 2045, demi konektivitas di luar Jawa.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengumumkan rencana besar pembangunan jaringan perkeretaapian nasional. Program ini menargetkan penyelesaian hingga tahun 2045 dengan estimasi anggaran mencapai sekitar Rp1.200 triliun secara bertahap. Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan baru serta reaktivasi jalur rel sepanjang sekitar 14.000 kilometer.
Fokus utama pengembangan jaringan rel kereta api ini berada di luar Pulau Jawa, mencakup wilayah strategis seperti Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. AHY menjelaskan bahwa proyek ini merupakan bagian integral dari rencana jangka panjang pemerintah menuju visi Indonesia 2045. Oleh karena itu, perencanaan yang matang dan dukungan pembiayaan berkelanjutan sangat dibutuhkan dari berbagai sumber.
Estimasi kebutuhan anggaran tahunan untuk proyek ambisius ini diperkirakan mencapai Rp60 hingga Rp65 triliun. Jumlah tersebut didapatkan jika investasi dibagi dalam kurun waktu sekitar 20 tahun ke depan. Namun, AHY menegaskan bahwa perhitungan ini belum final dan masih akan disempurnakan.
Target Ambisius Pembangunan Jaringan Kereta Api Nasional
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menetapkan target ambisius untuk pembangunan jaringan kereta api. Total anggaran yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp1.200 triliun untuk merealisasikan sekitar 14.000 kilometer jalur rel baru dan reaktivasi. Proyek ini diharapkan selesai pada tahun 2045, sejalan dengan visi Indonesia Emas.
AHY menjelaskan bahwa perhitungan awal ini merupakan bahan diskusi penting dalam rapat koordinasi pengembangan jaringan kereta api nasional. "Kita menghitung, jika kita ingin menambah katakanlah tadi 14.000 km (untuk reaktivasi dan pembangunan jaringan rel kereta api) sekian tahun ke depan, maka biayanya itu diperkirakan sekitar Rp1.200 triliun hingga (tahun) 2045," kata AHY usai rapat di Stasiun Tanah Abang Baru. Pembangunan infrastruktur ini sangat bergantung pada kondisi geografis daerah yang akan dikembangkan.
Meskipun demikian, AHY menekankan bahwa angka tersebut merupakan estimasi awal yang akan terus disempurnakan. "Hitungan ini belumlah final. Kita masih akan menyempurnakan karena membangun, mengembangkan infrastruktur itu juga sangat tergantung pada kondisi geografis dari daerah-daerah yang akan kita kembangkan. Tapi paling tidak, itu hitungan awal yang bisa kita sampaikan sebagai bahan diskusi tadi," ujarnya. Proyek ini memerlukan perencanaan yang cermat dan adaptif terhadap tantangan lapangan.
Kebutuhan Mendesak di Luar Jawa
Kebutuhan pengembangan jaringan rel kereta api masih sangat besar, terutama di luar Pulau Jawa. Di Sumatra, meskipun sudah memiliki sekitar 1.871 kilometer jalur kereta, masih diperlukan tambahan sekitar 7.837 kilometer. Penambahan ini krusial untuk memenuhi kebutuhan konektivitas yang seimbang dengan jumlah penduduk.
Kondisi serupa terjadi di Kalimantan, di mana jaringan rel kereta api belum tersedia sama sekali. Kebutuhan minimal pembangunan di pulau ini diperkirakan mencapai 2.772 kilometer untuk mendukung mobilitas dan logistik. Sementara itu, di Sulawesi, panjang jalur kereta yang tersedia baru sekitar 109 kilometer, sehingga membutuhkan tambahan sekitar 3.284 kilometer untuk meningkatkan konektivitas regional secara signifikan.
AHY menegaskan bahwa pembangunan jaringan kereta api tidak dapat dilakukan secara instan. "Tentu tidak bisa seketika, perlu proses jangka menengah, jangka panjang, sehingga harus ada quick wins-nya dan harus ada anggaran yang memadai," katanya. Oleh karena itu, pemerintah akan mengidentifikasi program-program cepat (quick wins) sebagai langkah awal. Salah satu proyek quick wins yang tengah dikaji adalah pengembangan jalur kereta dari Banda Aceh menuju Besitang di Sumatra Utara.
Strategi Pembiayaan dan Kolaborasi
Pengembangan transportasi publik, termasuk pembangunan jaringan kereta api, memerlukan dukungan finansial yang kuat dan kolaborasi multipihak. AHY menjelaskan bahwa proyek ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat semata. Keterlibatan aktif pemerintah daerah menjadi kunci sukses dalam implementasi program ini.
Selain mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pembiayaan proyek ini akan melibatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) serta investasi dari pihak swasta dan luar negeri juga akan dioptimalkan. Pemerintah juga membuka peluang kerja sama dengan negara-negara yang memiliki pengalaman dalam pengembangan transportasi perkeretaapian.
Kerja sama ini mencakup pengembangan untuk angkutan penumpang perkotaan maupun logistik antardaerah. AHY menegaskan bahwa pemerintah akan terus mencari sumber pembiayaan kreatif untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Upaya ini juga bertujuan mendorong penguatan industri dalam negeri agar lebih mandiri dan berdaya saing di kancah global.
Sumber: AntaraNews