Surat Usulan Pemakzulan Gibran Tak Dibacakan di Paripurna, Ini Penjelasan Puan Maharani

Karena belum dibaca oleh pimpinan, surat usulan pemakzulan Gibran tidak dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Selasa, 24 Jun 2025 13:41:00

pemakzulan gibran

Surat Usulan Pemakzulan Gibran Tak Dibacakan di Paripurna, Ini Penjelasan Puan Maharani (merdeka.com)

Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku belum menerima atau membaca surat dari Forum Purnawirawan TNI yang mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Surat tersebut, menurutnya, masih berada di bagian Tata Usaha (TU) DPR.

"Belum lihat (surat Forum Purnawirawan TNI). Ini baru masuk masa sidang, semua surat yang diterima masih di tata usaha," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6).

Karena belum dibaca oleh pimpinan, surat usulan pemakzulan Gibran tidak dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-20 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 yang digelar pagi tadi.

Tidak Ada Pembacaan Surat dalam Rapat Paripurna

Dalam rapat paripurna yang dimulai pukul 10.00 WIB, Puan hanya menyampaikan daftar hadir dan menyampaikan pidato tunggal sebagai agenda rapat.

"Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR RI hari ini telah ditandatangani oleh 266 orang, izin 54 orang anggota sehingga hadir 320 orang anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI," kata Puan.

Setelah pidato, rapat langsung ditutup tanpa membacakan surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

Surat Belum Sampai ke Pimpinan DPR

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan hal senada. Ia menegaskan bahwa surat tersebut belum dikirimkan secara resmi ke pimpinan DPR dan belum dibahas di Rapat Pimpinan (Rapim) atau Badan Musyawarah (Bamus).

"Suratnya secara resmi dari Setjen DPR belum dikirim ke pimpinan dan kalau dikirim ke pimpinan akan dibahas di rapim dan Bamus sesuai mekanisme, mungkin besok atau pekan depan," ujar Dasco.

Dasco juga menyebut bahwa banyak surat yang dikirimkan oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan purnawirawan. Karena itu, DPR akan berhati-hati dan mencermati surat tersebut.

"Kita mesti sikapi hati-hati dan kita akan kaji dengan cermat sebelum ada hal yang diambil DPR," pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh

Editor Achmad Fikri Fakih Haq

N

Reporter Nur Habibie

DPR Belum Terima Supres Revisi UU Polri

Puan juga menegaskan, jika ada Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) revisi UU Polri yang telah beredar, maka itu juga bukan dokumen resmi.

UU Polri 1 tahun yang lalu

Dasco Akui Nama Capim dan Calon Dewas KPK Sudah Diterima DPR

Dasco mengatakan, pimpinan DPR nantinya akan merapatkan terlebih dahulu terkait calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK tersebut.

capim kpk 2 tahun yang lalu

Soal RUU Polri, Puan Tegaskan DPR Belum Terima Surpres & Draf yang Beredar Tak Resmi

Puan juga memastikan bahwa Surpres RUU Polri yang beredar di publik bukan berasal dari Presiden Prabowo Subianto.

Berita Puan Maharani 1 tahun yang lalu

Soal RUU Polri, Puan Tegaskan DPR Belum Terima Surpres & Draf yang Beredar Tak Resmi

Puan juga memastikan bahwa Surpres RUU Polri yang beredar di publik bukan berasal dari Presiden Prabowo Subianto.

Berita Puan Maharani 1 tahun yang lalu

Puan Jawab Isu Tarik Menarik Komisi III dan Baleg DPR untuk Bahas Revisi KUHAP

Puan menjelaskan, pimpinan baru akan menetapkan penugasan pembahasan revisi KUHAP pada pembukaan masa sidang mendatang.

Puan Maharani 1 tahun yang lalu

DPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta

Surpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.

Jakarta 2 tahun yang lalu

Puan Tak Bacakan Surpres RUU Perampasan Aset di Rapat Paripurna, Apa Alasannya?

Supres RUU Perampasan Aset sudah dikirimkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awal Mei 2023.

DPR 3 tahun yang lalu

Kemana Ketua DPR Puan Maharani di Tengah Heboh Pembahasan RUU Pilkada

Rapat pun yang mulanya akan berlangsung, harus di skors lantaran persyaratan korum rapat belum terpenuhin.

DPR 2 tahun yang lalu

Soal Permintaan Pemakzulan Jokowi, Puan Maharani: Kita Jalankan Konstitusi Sesuai Aturan

"Kita jalankan konstitusi itu dengan aturan yang ada. Silahkan saja aspirasi disampaikan," kata Puan

Puan Maharani 2 tahun yang lalu

Dasco Isyaratkan RUU Pilkada Disahkan DPR Periode Berikutnya: Kita Perlu Penyempurnaan

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan terbuka peluang revisi UU pilkada disahkan pada DPR selanjutnya atau periode 2024-2029.

Sufmi Dasco Ahmad 2 tahun yang lalu

Dasco: Pembahasan Revisi UU MK saat Masa Reses Sudah Ada Izin Pimpinan

Kata Dasco saat ini hanya menunggu waktu lantaran sudah selesai di pengambilan keputusan tingkat I.

Revisi UU MK 2 tahun yang lalu

VIDEO: Ekspresi Puan Jawab Kabar Bakal Gantikan Gibran Sebagai Wakil Presiden

Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menggelar konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (27/9).

Puan Maharani 2 tahun yang lalu

Menkumham Respons RUU Pilkada Batal Disahkan Hari Ini: Pemerintah Tak Bisa Berbuat Banyak

Rapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.

RUU Pilkada 2 tahun yang lalu

Surat Usulan Pemakzulan Gibran Tak Dibacakan di Paripurna, Ini Penjelasan Puan Maharani

Tidak Ada Pembacaan Surat dalam Rapat Paripurna

Surat Belum Sampai ke Pimpinan DPR

Berita Terpopuler