PDIP Curiga Ada 'Tukar Guling' Revisi UU Desa dan Dukungan Kades pada Capres Tertentu di 2024

PDIP menduga revisi UU Desa dijadikan alat tukar terhadap dukungan kepada Calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu di Pilpres 2024. Politisi PDIP Rieke Diah Pitaloka menilai perubahan suatu aturan tidak mungkin jauh dari kepentingan politik. 

"Tapi persoalannya kepentingan politik siapa? Kepentingan politik untuk apa? Apakah untuk perubahan supaya memperkuat pemerintah desa dalam rangka memperkuat otonomi daerah yang kemudian dalam konsep NKRI dalam satu datanya itu atau hanya kepenringan sesaat kurang lebih dua bulan setengah pilpres,"

kata Rieke kepada merdeka.com, Rabu (22/11).

Menurut Rieke, terlalu besar risiko 'menukar' masa jabatan kepala desa dengan dukungan Capres-Cawapres tertentu. Sebab, nasib rakyat di desa yang akan dipertaruhkan.

"Begitu UU mengenai UU Desa ini diubah hanya untuk kepentingan masa jabatan itu silakan, tetapi kalau kemudian arahnya untuk supaya kepala desa dengan diperpanjang jabatannya memberikan dukungan kepada pemilu ke depan untuk calon tertentu menurut saya terlalu besar yang digadaikan," tegas Rieke.

Oleh karena itu, Rieke meminta kepada Presiden Jokowi tidak memaksakan revisi UU Desa rampung bulan November. Apalagi, menjadikan masa jabatan kepala desa ini menjadi alat tukar dengan dukungan kepada capres-cawapres.

"Kalau ini arahnya untuk perpanjangan masa jabatan yang dibargainingkan dengan kemenangan calon tertentu, kalau boleh saya dengan segala kerendahan hati saya, jangan lah Pak Jokowi, jangan,"

papar Rieke.

merdeka.com

Sebenarnya, Rieke mendukung UU Desa direvisi. Namun, dia tidak ingin revisi hanya menyoal masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Dua masalah subtansial yang belum diatur dalam UU Desa, yakni jaminan sosial perangkat desa dan sistem pemerintahan desa berbasis data desa presisi.