Meski TKD Turun Rp935 Miliar, Pemkab Bandung Pastikan APBD 2026 Tetap Pro-Rakyat
Pemerintah Kabupaten Bandung menegaskan APBD 2026 akan tetap pro-rakyat, meskipun alokasi Transfer Keuangan Daerah (TKD) berkurang Rp935 miliar. Bagaimana strategi Pemkab Bandung menghadapi tantangan ini?
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 akan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Kepastian ini disampaikan meskipun terjadi pengurangan alokasi Transfer Keuangan Daerah (TKD) yang signifikan. Penurunan tersebut mencapai Rp935 miliar dari Kementerian Keuangan, sebuah angka yang cukup besar.
Bupati Bandung Dadang Supriatna menyatakan bahwa penyesuaian anggaran ini tidak akan memengaruhi secara drastis pembangunan daerah yang telah direncanakan. Ia tetap optimistis menghadapi kondisi ini, menekankan pentingnya belanja anggaran yang berorientasi pada kebutuhan rakyat.
Dadang Supriatna menambahkan, pembahasan Rancangan APBD (RAPBD) 2026 akan dikawal dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Langkah ini diambil untuk memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif dan efisien demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung.
Strategi Pemkab Bandung Hadapi Penurunan TKD
Pemerintah Kabupaten Bandung menghadapi tantangan serius dengan adanya pengurangan alokasi Transfer Keuangan Daerah (TKD) sebesar Rp935 miliar. Bupati Dadang Supriatna menegaskan komitmennya untuk memastikan APBD 2026 tetap pro-rakyat, meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran. "Saya siap dan selalu optimistis meski ada penyesuaian TKD ini. Yang paling penting belanja harus berpihak pada kepentingan masyarakat," kata Dadang di Kabupaten Bandung, Kamis.
Selain itu, Pemkab Bandung juga berupaya keras agar Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap dapat dipenuhi. Hal ini menjadi prioritas meskipun belanja pegawai sudah menyerap Rp2,5 triliun dari total KUA PPAS 2026 sebesar Rp3,6 triliun. Upaya ini menunjukkan perhatian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan pegawainya.
Dadang Supriatna menekankan pentingnya mengawal pembahasan RAPBD 2026 secara transparan dan akuntabel. Pendekatan ini diharapkan dapat membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa setiap keputusan anggaran diambil demi kepentingan terbaik masyarakat. Transparansi menjadi kunci dalam mengelola anggaran yang terbatas.
Peluang Pembiayaan dari Program Nasional
Pengurangan TKD Kabupaten Bandung tidak terlepas dari kebijakan nasional yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S/62/PK/2025. Kebijakan ini menetapkan bahwa TKD untuk Kabupaten Bandung hanya sebesar Rp2,6 triliun, jauh lebih rendah dari alokasi sebelumnya. Kondisi ini mendorong Pemkab Bandung untuk mencari sumber pembiayaan alternatif.
Meskipun demikian, Bupati Dadang Supriatna melihat adanya peluang pembiayaan lain melalui tiga program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Program-program tersebut meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Koperasi Desa Merah Putih. Inisiatif ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah.
"Kalau dikelola dengan baik, program prioritas ini akan memutar uang sekitar Rp15 triliun di tahun 2026," ujar Dadang. Ia menambahkan bahwa dengan efek berganda (multiplier effect), nilai perputaran uang di masyarakat bisa mencapai Rp150 triliun. Peluang ini menjadi harapan besar bagi Kabupaten Bandung untuk tetap menggerakkan roda perekonomian.
Optimisme dan Adaptasi di Tengah Efisiensi Anggaran
Kondisi efisiensi akibat penyesuaian TKD justru harus dijadikan momentum oleh Pemkab Bandung untuk merumuskan langkah penyesuaian yang inovatif. Bupati Dadang Supriatna melihat situasi ini sebagai peluang untuk beradaptasi tanpa mengganggu agenda pembangunan daerah yang telah direncanakan. Pendekatan proaktif ini penting untuk menjaga keberlanjutan program-program vital.
Dadang menekankan pentingnya menangkap setiap peluang yang muncul di tengah kondisi efisiensi anggaran. Pemerintah daerah harus mampu merumuskan langkah-langkah strategis agar agenda pembangunan tetap berjalan sesuai rencana. Fleksibilitas dan inovasi menjadi kunci dalam menghadapi keterbatasan finansial.
Dengan perencanaan yang matang dan pemanfaatan peluang dari program nasional, Pemkab Bandung optimistis dapat menjaga APBD 2026 tetap berpihak pada rakyat. Komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas akan menjadi landasan utama dalam setiap pengambilan keputusan anggaran. Ini menunjukkan semangat adaptasi yang kuat dari pemerintah daerah.
Sumber: AntaraNews