DPR Diskusi dengan Koalisi Masyarakat Sipil Soal Revisi UU TNI, Dasco: Ada Titik Temu

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menanggapi adanya penolakan dari masyarakat terhadap revisi UU TNI

"Kita tahu bahwa revisi UU TNI ini susah berlangsung dari berapa lama ya, berapa bulan lalu," kata Sufmi Dasco.

Rapat tersebut untuk membahas perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Rapat tersebut untuk membahas perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan DPR terbuka menerima masukan dari masyarakat terkait RUU tersebut.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad melihat adanya gelombang penolakan di media sosial terhadap RUU TNI.

Sufmi Dasco Ahmad membantah isu revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) akan membangkitkan kembali dwi fungsi ABRI layaknya Orde Baru.

Dasco meyakini, draf yang disahkan dalam rapat paripurna hari ini akan sama dengan diunggah dan bisa diakses masyarakat.

Menurut Dasco, rapat Panja Konsinyering digelar sesuai mekanisme dan tidak melanggar aturan

Dasco menjelaskan, hanya tiga pasal yang direvisil, yaitu Pasal 3, Pasal 53 dan Pasal 47

Dia menepis, isu pembahasan revisi UU TNI secara diam-diam.

Ruang bagi personel aktif TNI untuk menduduki jabatan sipil harus disertai pembatasan ketat.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo, agar RUU TNI bisa langsung dibahas