VIDEO: Galak DPR Cecar Sri Mulyani Soal Efisiensi Anggaran 2025 "Tak Jadi Hemat, Malah Tambah Utang!"

Dolfie Othniel Frederic Palit mengatakan, efisiensi anggaran belanja negara yang diperintahkan Prabowo jangan sampai mengganggu pelayanan publik.

Komisi III DPR menggelar rapat dengan mitra kerja dari Polri dan Kejaksaan Agung, Rabu (12/2).

Pembahasan anggaran menjadi perhatian publik, lantaran banyak dilakukan efisiensi yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pembahasan anggaran menjadi perhatian publik, lantaran banyak dilakukan efisiensi yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Panglima TNI akan fokus mencari kegiatan yang lebih efektif seperti membangun sarana barak untuk prajurit dan pendidikan.

Dalam surat tersebut, dijelaskan bahwa Pejabat Pimpinan Tinggi Madya mendapat alokasi Bahan Bakar Minyak (BBM) maksimal 10 liter per hari kerja.

Pemangkasan perjalanan dinas merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku ikut terdampak kebijakan efisiensi anggaran tersebut.

Menurut Airlangga, anggaran Kementerian masih belum ditetapkan dan bisa berubah karena pembahasan masih terus berlanjut.

Sri Mulyani menyebut realisasi APBN periode Januari-Februari 2025 mengalami defisit sebesar Rp31,2 triliun, atau sekitar 0,13% dari PDB.

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja

Penghematan terdiri atas Rp256,1 triliun dari anggaran kementerian/lembaga, Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah.

“Defisit fiskal diperkirakan berada pada kisaran 2,45-2,82 persen PDB,” kata Sri Mulyani.