LIVE

TNI Tegaskan Prajurit Aktif Tugas di Luar 14 Kementerian/Lembaga akan Mengundurkan Diri

Proses pengunduran diri tersebut sesuai dengan perintah dari Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

tni masuk lembaga apa
TNI Tegaskan Prajurit Aktif Tugas di Luar 14 Kementerian/Lembaga akan Mengundurkan Diri (merdeka.com)

Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia (Kapuspen TNI) Brigadir Jenderal TNI Kristomei Sianturi mengungkapkan bahwa pengunduran diri prajurit TNI yang bertugas di luar 14 kementerian/lembaga berdasarkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI saat ini sedang berjalan.

"Sekarang ini proses administrasinya sedang berjalan," ujar Kristomei dalam webinar yang disaksikan dari Jakarta, Selasa (25/3), demikian dikutip Antara.

Kristomei menjelaskan bahwa proses pengunduran diri tersebut sesuai dengan perintah dari Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

"Sudah ada perintah dari Panglima TNI kepada prajurit TNI aktif yang berada di luar dari 14 kementerian atau lembaga yang sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 untuk segera mengundurkan diri atau pensiun dini," kata dia.

Pengunduran Diri Prajurit Aktif Tunggu Proses

Oleh sebab itu, Kristomei meminta semua pihak menunggu proses pengunduran diri atau pensiun dini prajurit TNI aktif yang bertugas di luar 14 kementerian/lembaga (K/L).

Dia mencontohkan proses pengunduran diri atau pensiun dini dari Direktur Utama Perum Bulog Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya.

Menurut Kristomei, proses pengunduran diri sudah dimulai per Kamis, 20 Maret 2025, melalui serah terima jabatan dari sebelumnya sebagai Komandan Jenderal Akademi TNI menjadi Staf Khusus Panglima TNI.

"Nah, itu akan terus berproses sampai nanti SKEP (surat keputusan) untuk pengunduran dirinya keluar," ujar dia.

Pengesahan Undang-Undang TNI

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI Ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025 pada Kamis (20/3) menyetujui RUU TNI untuk disahkan menjadi undang-undang.

"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" kata Ketua DPR RI Puan Maharani yang dijawab setuju oleh para peserta rapat.
Artikel ini ditulis oleh
Editor Muhamad Agil Aliansyah
M
Reporter Muhamad Agil Aliansyah
TNI Buka Suara Status Prajurit Dirut Bulog Mayjen Novi, Begini Penjelasannya

TNI menegaskan proses administrasi Novi Helmy tidak bisa tiba-tiba langsung diproses begitu saja.

Novi Helmy
Panglima TNI: Dirut Bulog Bakal Mundur dari Kedinasan

Ada beberapa kementerian atau lembaga yang memiliki aturan sendiri, sehingga perwira aktif tetap bisa menjabat tanpa harus mundur dari TNI.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto
VIDEO: Tegas, Panglima TNI Beri Pilihan Pensiun Atau Mundur! Sentil Prajurit di Jabatan Sipil

Panglima TNI menegaskan prajurit aktif yang kini menjabat di instansi dan lembaga lain harus pensiun dini atau mengundurkan diri

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto
VIDEO: Tegas, Panglima TNI Beri Pilihan Pensiun Atau Mundur! Sentil Prajurit di Jabatan Sipil

Panglima TNI menegaskan prajurit aktif yang kini menjabat di instansi dan lembaga lain harus pensiun dini atau mengundurkan diri

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto
Panglima TNI: Prajurit Aktif Jabat di Lembaga Lain Harus Pensiun Dini atau Mengundurkan Diri!

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto memastikan prajurit aktif yang kini menjabat di instansi dan lembaga lain harus pensiun diri atau mengundurkan diri.

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto
Panglima TNI Beri Pilihan Pensiun atau Mundur! Deretan Nama-Nama Prajurit Aktif di Jabatan Sipil

Agus tidak menyebutkan secara spesifik siapa saja prajurit yang harus segera mengambil keputusan untuk mundur atau pensiun dini.

Agus Subiyanto
Tepis Dwifungsi TNI, Kasad Tegaskan Bos Baru Bulog Mayjen Novi Helmy Bukan Tentara Aktif

Helmy sudah tidak menjadi tentara sejak pengangkatan sebagai Dirut Perum Bulog.

Maruli Simanjuntak
Wamenko Polkam Respons SBY soal TNI Aktif di Pemerintah: Tentu Ada Evaluasi

Pemerintah tengah melakukan pembahasan mengenai penyesuaian aturan yang berlaku terkait TNI aktif yang menduduki jabatan publik sipil di pemerintahan.

Lodewijk F. Paulus
Revisi UU TNI: 15 Kementerian dan Lembaga Diusulkan Bisa Ditempati Prajurit Aktif

Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan hal ini dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR.

Sjafrie Sjamsoeddin
Puan Tegaskan Prajurit TNI Dilarang Berbisnis dan Masuk Partai Politik

Puan menegaskan, TNI aktif hanya diperbolehkan menempati jabatan sipil di 14 kementerian/lembaga tertentu.

UU TNI
DIM Revisi UU TNI: Masa Pensiun Perwira Bintang 4 Sesuai Kebijakan Presiden

DIM pemerintah juga mengatur tegas usia maksimal prajurit TNI. Batas usia itu berdasarkan pangkat.

Revisi UU TNI
UU TNI Baru, 4 Jenderal TNI Bintang Empat Ini Bisa Batal Pensiun di Usia 63 Tahun

DPR dan pemerintah sepakat usia pensiun Jenderal TNI bintang 4 dapat diperpanjang hingga 65 tahun. Perpanjangan ini diatur dalam Undang-Undang (UU) TNI baru.

UU TNI