Teguran Keras DPR ke Pejabat Kemendagri: Kita Ini Komunikasi Bukan Mau Minta-Minta!
Komunikasi yang dijalin DPR dengan Kemendagri bukan untuk meminta proyek atau kepentingan pribadi
Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menegur keras Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) karena buruknya komunikasi antara pemerintah pusat dan parlemen. Doli mengaku sampai repot demi mendapatkan respons dari pejabat di Kemendagri.
"Saya pikir tadi Pak Menteri hadir, juga Pak Dirjen Keuangan Daerah. Saya mau sampaikan, tolong ya, kalau kita komunikasi itu direspons. Waktu itu saya sampai harus telepon Pak Menteri dulu, baru bisa sambung ke Pak Dirjen," kata Doli dalam rapat Komisi II bersama Kemendagri di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (24/4).
Doli menegaskan, komunikasi yang dijalin DPR dengan Kemendagri bukan untuk meminta proyek atau kepentingan pribadi. Namun, untuk menyelesaikan persoalan di daerah. Doli menyesalkan niat baiknya malah sering diabaikan.
"Kita ini komunikasi bukan mau minta-minta, Bu Wamen. Kita mau bantu. Ada masalah di daerah yang butuh penyelesaian. Tapi kalau setiap ada perbedaan pandangan lalu dibiarkan, itu jadi bom waktu," ujarnya.
Satu Daerah 6 Bulan Tanpa Ketua DPRD
Bahkan, Doli mengungkap ada satu daerah yang enam bulan pasca Pilkada masih belum punya Ketua DPRD definitif. Masalahnya hanya karena persoalan administratif yang dibiarkan berlarut-larut.
"Sampai sekarang belum selesai. Bayangin, enam bulan daerah itu tanpa Ketua DPRD. Ini harusnya jadi perhatian serius Kemendagri," tegas politisi Golkar itu.
Doli berharap Kemendagri lebih terbuka dalam menjalin komunikasi dengan DPR sebagai mitra kerja. Dia mengingatkan fungsi pengawasan dan kemitraan bukan untuk mencari-cari kesalahan.
"Namanya juga mitra. Kalau kita komunikasi, itu untuk cari solusi, bukan cari masalah. Jadi enggak usah khawatir, kita enggak minta-minta kok sama bapak-bapak ini," pungkasnya.