Tanggapi Aksi Mahasiswa, Qodari Sebut Pemerintah Fokus Efisiensi APBN
Menurut Qodari, Presiden Prabowo Subianto sejak awal masa pemerintahannya justru berfokus pada pengurangan pemborosan anggaran.
Pemerintah menegaskan kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dijalankan saat ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan efisiensi dan memastikan belanja negara lebih tepat sasaran.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) RI, Muhammad Qodari, mengatakan langkah tersebut sekaligus merespons salah satu tuntutan yang disampaikan mahasiswa dalam aksi unjuk rasa pada Jumat (12/6), yakni terkait isu pemborosan APBN.
Menurut Qodari, Presiden Prabowo Subianto sejak awal masa pemerintahannya justru berfokus pada pengurangan pemborosan anggaran dan peningkatan efektivitas belanja negara.
“Mengenai tuntutan pertama, misalnya terkait pemborosan APBN, yang dilakukan oleh Pak Prabowo justru selama ini adalah menghentikan pemborosan di berbagai sektor,” kata Qodari dalam keterangannya, Sabtu (13/6).
Ia menjelaskan, pada awal pemerintahan Presiden Prabowo melakukan efisiensi terhadap sejumlah pos belanja yang dinilai tidak mendesak dan tidak esensial. Kebijakan tersebut, kata dia, menghasilkan penghematan anggaran negara hingga sekitar Rp300 triliun.
Tekan Kebocoran
Selain efisiensi anggaran, pemerintah juga menaruh perhatian pada upaya menekan kebocoran yang berpotensi merugikan keuangan negara. Salah satu langkah yang ditempuh adalah pembentukan Danantara untuk memperkuat tata kelola aset dan kekayaan negara.
“Jadi kalau soal kebocoran, Bapak Presiden adalah panglima paling depan. Panglima dalam melawan kebocoran. Karena itu, beliau harus didukung oleh teman-teman mahasiswa,” lanjutnya.
Demo Bagian dari Demokrasi
Meski demikian, Qodari menilai aspirasi yang disampaikan mahasiswa merupakan bagian yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Ia menegaskan pemerintah terbuka terhadap berbagai masukan dari masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa.
“Tuntutan dari masyarakat, tuntutan dari mahasiswa tentu sangat wajar sebagai bagian dari proses dan sistem demokrasi. Tentu kita ingin mendengarkan masukan dan saran dari berbagai macam kelompok masyarakat, apalagi mahasiswa,” pungkasnya.