Pemerintah Aceh Kembali Perpanjang Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi
Pemerintah Aceh kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana hidrometeorologi selama dua pekan ke depan, memastikan penanganan optimal bagi korban terdampak di seluruh wilayah.
Pemerintah Aceh secara resmi kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana hidrometeorologi. Perpanjangan ini berlaku selama dua pekan, terhitung mulai 26 Desember 2025 hingga 8 Januari 2026. Keputusan ini diambil untuk memastikan penanganan komprehensif terhadap dampak bencana di seluruh wilayah Aceh.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menyampaikan bahwa perpanjangan kedua ini ditetapkan setelah serangkaian rapat koordinasi penting. Rapat tersebut melibatkan forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) serta mendengarkan laporan analisis cepat dari pos komando tanggap darurat bencana Aceh.
Selain itu, keputusan strategis ini juga didasari oleh hasil rapat virtual dengan seluruh kabupaten/kota yang terdampak bencana pada 23 Desember 2025. Kajian mendalam mengenai penanganan darurat bencana Aceh bersama Menko PMK Pratikno dan Kepala BNPB Suharyanto turut menjadi pertimbangan utama.
Langkah Strategis Pemerintah Aceh Hadapi Bencana
Dengan adanya perpanjangan status tanggap darurat ini, Gubernur Aceh menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) untuk meningkatkan respons. Instruksi ini juga mengingatkan para pemangku kepentingan lainnya agar mempercepat pendistribusian logistik kepada korban terdampak. Bantuan logistik harus menjangkau baik pengungsi di posko maupun warga di rumah hingga ke desa-desa terpencil yang terisolasi.
"Tangani, layani, lindungi, dan penuhi hak-hak dasar pengungsi sesuai standar HAM," ujar Muhammad MTA, menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam penanganan bencana. Prioritas juga diberikan pada penyediaan layanan kesehatan terbaik bagi masyarakat terdampak. Seluruh rumah sakit, puskesmas, dan puskesmas pembantu diinstruksikan untuk berfungsi optimal, bahkan membuka pos pelayanan kesehatan hingga ke pelosok Aceh yang masih terisolasi.
Keterlibatan Menko PMK Pratikno dan Kepala BNPB Suharyanto dalam kajian penanganan darurat menunjukkan sinergi antara pemerintah daerah dan pusat. Menko PMK Pratikno sendiri telah aktif memantau kondisi pascabencana di Aceh dan menekankan pentingnya mitigasi bencana untuk mengurangi risiko di masa depan.
Prioritas Pemulihan dan Pendidikan Bagi Korban
Aspek pendidikan menjadi perhatian serius dalam perpanjangan masa tanggap darurat ini. Gubernur Aceh meminta semua pihak untuk mempersiapkan proses belajar mengajar dengan sebaik-baiknya bagi anak-anak korban bencana. Ini termasuk penyediaan pakaian, sepatu, tas, serta perlengkapan lainnya agar kegiatan sekolah dapat berjalan lancar tanpa hambatan berarti.
Selain itu, fokus juga diberikan pada pemulihan infrastruktur yang rusak akibat bencana. "Persiapkan pembangunan infrastruktur agar berjalan dengan baik dan sempurna," kata Muhammad MTA, mengutip instruksi Gubernur Aceh. Hal ini menunjukkan komitmen untuk tidak hanya memulihkan, tetapi juga membangun kembali dengan kualitas yang lebih baik.
Muhammad MTA menambahkan bahwa pada masa perpanjangan kedua ini, seluruh SKPA harus menjalankan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) secara baik, terfokus, dan masif. Hal ini bertujuan untuk memastikan setiap kegiatan penanganan tanggap darurat terlaksana secara efektif dan efisien.
Kolaborasi Pusat dan Daerah dalam Penanganan Darurat Bencana
Kolaborasi antara Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat menjadi kunci dalam upaya pemulihan pascabencana. Berbagai langkah pemulihan terus dilakukan di bawah supervisi pemerintah pusat, termasuk koordinasi dengan Menko PMK dan Kepala BNPB. Kepala BNPB Suharyanto juga telah menegaskan komitmen untuk menanggung semua kebutuhan pascabencana di wilayah terdampak.
Sinergi ini diharapkan dapat mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh. Pratikno, sebagai Menko PMK, juga telah mendorong percepatan pemulihan pascabencana di Aceh, termasuk penertiban aktivitas ekstraktif hutan untuk mencegah bencana serupa di masa depan.
"Berbagai langkah pemulihan terus dilakukan oleh Pemerintah Aceh di bawah supervisi pemerintah pusat. Semoga Aceh lebih baik, teruslah bersatu untuk bangkit dari bencana ini," tutup MTA. Pernyataan ini menegaskan harapan akan kebangkitan Aceh yang lebih kuat dan tangguh pascabencana.
Sumber: AntaraNews