Mentan Amran Ngamuk: Beras Oplosan Dibilang Premium, Padahal Biasa!
"Apa tidak punya rasa? Ini tidak beradab. Kalau kita mau bilang biadab, ya biadab juga. Enggak boleh dibiarkan," tegas Amran.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan harga beras di pasaran akan segera turun. Dia juga menyindir soal merek beras premium dan medium yang padahal kualitasnya sama saja.
Amran mengatakan, pemerintah menyalurkan bantuan sosial beras kepada masyarakat sebesar 360 ribu ton.
Amran menyatakan, sudah berkomunikasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk menyalurkan bansos beras. Saat ini sudah 62 ribu Ton bansos beras yang sudah disalurkan.
"Baru kami komunikasi dengan Pak Mendagri, Bulog. Bansos (beras) sudah disalurkan 62.000 ton. Itu besar," ujarnya kepada wartawan usai menghadiri Wisuda di Baruga Andi Pettarani Universitas Hasanuddin Makassar, Senin (14/5).
Beras Oplosan
Selain bansos beras, langkah Bulog yang juga menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) juga akan membuat harga di pasaran akan turun. Amran menyebut, ada stok 1,3 juta ton beras subsidi yang bisa disalurkan.
"Stok kita banyak, ada 4,2 juta ton. Jadi enggak usah khawatir, Insya Allah dalam waktu dekat harga beras turun," tegasnya.
Amran juga menegaskan melakukan penindakan terhadap mafia pangan. Salah satu yang menjadi perhatian Amran yakni beras oplosan.
"Ini harus diberesin. Media harus tegas sampaikan ke publik. Banyak premium, medium, padahal itu adalah beras biasa. Nah kalau naik Rp3 ribu per kilo, kasihankan. Kalau menengah ke atas, enggak masalah. Tapi yang miskin yang berada di garis kemiskinan. Apa tidak peduli pada saudara-saudara kita itu?” geramnya.
Bahkan, Amran menyebut, pihak-pihak yang berani mengoplos beras premium sebagai tindakan biadab dan tak beradab.
"Apa tidak punya rasa? Ini tidak beradab. Kalau kita mau bilang biadab, ya biadab juga. Enggak boleh dibiarkan," tegasnya.
Mafia Pangan
Founder PT Tiran ini menegaskan Kementerian Pertanian akan membereskan masalah mafia pangan. Ia mengungkapkan, setidaknya dalam 10 bulan terakhir, sudah 260-an kasus mafia pangan yang dilaporkan aparat penegak hukum.
"Kami sudah laporkan ke Bapak Presiden semua kejadian ini. Sekarang totalnya 260-an kasus. Ini baru 10 bulan kami kirim (ke aparat penegak hukum). Tapi kami yakin ini akan ditindak tegas semua," kata Amran.
Ia merinci dari ratusan laporan tersebut ada 27 kasus terkait pupuk palsu. Selain itu, kasus minyak goreng 20-an kasus, dan terakhir 212 temuan dugaan kasus beras oplosan.
"Sedih kita, 212 ini merugikan masyarakat Rp99 triliun. Katakanlah Rp100 triliun. Kalau itu terjadi 10 tahun kan Rp1.000 triliun. Nah, ini kita harus selesaikan bersama," sebutnya.
"Kalau ingin negara ini menjadi negara super power masa ke depan. Enggak ada kompromi bagi koruptor dan mafia. Itu tegas," pungkasnya.