KPK 11 Kali OTT Selama 2025, Ini Daftarnya
Kerja tim pemberantasan korupsi menyasar ke pelbagai sektor dugaan rasuah, mulai dari sektor kesehatan, pekerjaan umum hingga jual beli jabatan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memamerkan capaian kinerjanya selama tahun 2025. Total ada 11 kali operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Mereka yang dicokok, mulai dari wakil menteri, kepala daerah, hingga jaksa.
“Sepanjang tahun ini, KPK telah melakukan 11 penangkapan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat tindak pidana korupsi, yang dikenal masyarakat sebagai operasi tangkap tangan atau OTT,” kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (22/12/2025).
Fitroh menegaskan, kerja tim pemberantasan korupsi menyasar ke pelbagai sektor dugaan rasuah, mulai dari sektor kesehatan, pekerjaan umum hingga jual beli jabatan.
"Yang KPK lakukan tahun ini, mengungkap praktik sistematis di sektor-sektor yang menyentuh hajat hidup orang banyak, seperti layanan kesehatan, pekerjaan umum, hingga jual beli jabatan," tegas dia.
Berikut Rincian 11 OTT yang Terjadi Selama Tahun 2025:
1. OTT KPK di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU)
Pada Maret 2025, KPK melakukan OTT dan menetapkan 6 orang sebagai tersangka. Mereka terdiri atas Kepala Dinas PUPR OKU Nopriansyah, serta 3 mantan anggota DPRD OKU, yakni Ferlan Juliansyah, Ketua Komisi III M. Fahrudin, dan Ketua Komisi II Umi Hartati, yang diduga menerima suap. Selain itu, 2 tersangka lainnya berasal dari pihak swasta, yakni M. Fauzi alias Pablo dan Ahmad Sugeng Santoso. Keduanya diduga berperan sebagai pemberi suap dalam perkara tersebut.
2. OTT KPK di wilayah Sumatera Utara pada 26 Juni 2025
OTT kali ini berkaitan dengan dugaan suap dalam proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR Sumatera Utara. KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Mereka adalah, Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting, Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen Rasuli Efendi Siregar, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja PJN Wilayah I Sumatera Utara Heliyanto. Dua tersangka lain berasal dari pihak swasta, Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group M. Akhirun Efendi Piliang dan Direktur PT Rona Na Mora M Rayhan Dulasmi Piliang.
3. OTT KPK di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, pada 7 Agustus 2025
KPK menetapkan Bupati Kolaka Timur Abdul Azis sebagai tersangka. Selain itu, KPK juga menjerat Penanggung Jawab Proyek dari Kementerian Kesehatan Andi Lukman Hakim, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek RSUD Kolaka Timur Ageng Dermanto, perwakilan PT Pilar Cerdas Putra (PT PCP) Deddy Karnady, serta pihak swasta rekanan KSO PT PCP Arif Rahman. Total, ada 5 tersangka diduga terlibat dalam tindak pidana suap terkait proyek peningkatan fasilitas RSUD Kolaka Timur dari rumah sakit kelas D menjadi kelas C. Diketahui, proyek tersebut memiliki nilai anggaran sebesar Rp 126,3 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Kesehatan tahun anggaran 2025.
4. OTT di Jakarta pada 13 Agustus 2025
Pada OTT kali ini, KPK menjerat jajaran PT Inhutani V. Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan 3 tersangka, yakni Direktur Utama PT Inhutani V Dicky Yana Rady, Direktur PT Paramitra Mulia Langgeng Djunaidi, serta staf perizinan SB Grup bernama Aditya.
5. OTT 20 Agustus 2025 di Kemenaker
Pada OTT kali ini, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel terjerat operasi tangkap tangan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan terkait dugaan praktik korupsi dalam proses sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).Dalam kasus ini, selain Noel, KPK juga menetapkan 10 orang lainnya sebagai tersangka.
6. OTT KPK di Riau pasa 3 November 2025
Dalam operasi tersebut, KPK menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka bersama Tenaga Ahli Gubernur Riau Dani M. Nursalam serta Kepala Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau M. Arief Setiawan. Mereka diduga terlibat dalam praktik pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
7. OTT KPK di Kabupaten Ponorogo pada 7 November 2025
Pada operasi kali ini, KPK menangkap Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko, Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo Agus Pramono, Direktur Utama RSUD Harjono Ponorogo Yunus Mahatma, serta seorang pihak swasta bernama Sucipto. Mereka ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap pengurusan jabatan, suap proyek pekerjaan di RSUD Ponorogo, serta penerimaan gratifikasi lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
8. OTT KPK di Kabupaten Lampung Tengah pada 9 Desember 2025
Diketahui, KPK menjaring Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya bersama 3 orang lainnya. Keempatny diduga terlibat dalam kasus suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.
9. OTT KPK di Tangerang pada 17 Desember 2025
Pada operasi senyap kali ini, KPK mengamankan seorang jaksa berinisial RZ. RZ pun langsung dilimpahkan KPK kepada Kejaksaan Agung.
10. OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan pada 18 Desember 2025
KPK menetapkan 3 orang tersangka dalam perkara dugaan pemerasan terkait penanganan perkara hukum pada operasi kali ini. Mereka adalah Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara Albertinus Parlinggoman Napitupulu, Kepala Seksi Intelijen Kejari Hulu Sungai Utara Asis Budiyanto, serta Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Hulu Sungai Utara Tri Taruna Fariadi.
11. OTT di Kabupaten Bekasi pada 18 Desember 2025
KPK melaksanakan OTT di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan mengamankan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, Kepala Desa Sukadami H. M. Kunang, serta seorang pihak swasta bernama Sarjan. Ketiganya kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek di Kabupaten Bekasi.