Kejati NTB Periksa Belasan Pejabat dalam Penyelidikan Kasus Reklamasi Amahami
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) intensifkan penyelidikan kasus reklamasi Amahami di Kota Bima, memeriksa belasan pejabat terkait dugaan korupsi penerbitan 28 sertifikat hak milik di lahan reklamasi dan menelusuri dokumen dari BPN.
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) tengah mengusut tuntas dugaan korupsi dalam kasus reklamasi Amahami di Kota Bima. Penyelidikan ini berfokus pada penerbitan 28 sertifikat hak milik (SHM) atas nama perorangan di atas lahan reklamasi pantai Amahami. Saat ini, Kejati NTB telah memeriksa belasan saksi dari kalangan pejabat pemerintahan untuk mendalami perkara tersebut.
Asisten Pidana Khusus Kejati NTB, Muh. Zulkifli Said, di Mataram pada Jumat (06/3), menyatakan bahwa pemeriksaan saksi masih dalam tahap awal. Para saksi yang dimintai keterangan termasuk pejabat, namun jumlah pastinya belum bisa diungkapkan secara detail kepada publik. Fokus utama penyelidikan adalah mengungkap bagaimana sertifikat hak milik tersebut bisa diterbitkan.
Penyelidikan ini juga akan mencakup penelusuran dokumen terkait dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pihak berwenang. Selain itu, Kejati NTB berencana untuk melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi lahan reklamasi yang luasnya mencapai puluhan hektare tersebut. Langkah ini bertujuan untuk memverifikasi data dan fakta di lapangan.
Fokus Penyelidikan Kejati NTB dalam Kasus Reklamasi Amahami
Penyelidikan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) dalam kasus reklamasi Amahami terus berlanjut dengan pemeriksaan sejumlah pihak. Belasan saksi dari kalangan pejabat pemerintahan telah dimintai keterangan terkait dugaan korupsi ini. Asisten Pidana Khusus Kejati NTB, Muh. Zulkifli Said, menegaskan bahwa proses ini masih dalam tahap penyelidikan awal.
Kejati NTB juga sedang menelusuri bagaimana 28 sertifikat hak milik (SHM) bisa diterbitkan atas nama perorangan di lahan reklamasi. Pihak Kejaksaan belum dapat mengungkapkan secara rinci identitas penguasa lahan yang tertera dalam SHM tersebut. Hal ini karena proses penyelidikan masih berjalan dan memerlukan kehati-hatian.
Selain pemeriksaan saksi, Kejati NTB berencana untuk turun langsung ke lokasi guna mengecek lahan reklamasi. Lokasi yang disasar memiliki luas puluhan hektare dan menjadi fokus utama penyelidikan. Penelusuran dokumen terkait dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga menjadi bagian penting dari upaya pengungkapan kasus ini.
Proyek Pengembangan Kawasan Wisata Amahami
Kawasan Amahami di Kota Bima telah lama menjadi prioritas pemerintah daerah untuk pengembangan pariwisata. Tujuannya adalah membangkitkan perekonomian masyarakat melalui sektor pariwisata. Berbagai proyek fisik dengan anggaran fantastis telah digelontorkan untuk menata kawasan ini.
Berdasarkan penelusuran Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bima, sejumlah proyek fisik dilaksanakan pada masa kepemimpinan Wali Kota M. Qurais H. Abidin. Pada tahun 2017, Pemerintah Kota Bima mengalokasikan anggaran Rp2,5 miliar untuk penataan kawasan wisata Amahami. Proyek ini dikerjakan di bawah satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bima.
Di tahun yang sama, terdapat proyek senilai Rp1,5 miliar untuk pekerjaan timbunan Pasar Raya Amahami. Proyek ini berada di bawah kendali Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Bima. Selanjutnya, pada tahun anggaran 2018, Pemkot Bima menggelontorkan APBD senilai Rp13,5 miliar untuk pembangunan jalan Lingkar Pasar Raya Amahami, yang juga dikelola Dinas PUPR Kota Bima.
Bahkan, pada tahun 2025, pemerintah daerah masih berupaya mendapatkan dukungan pemerintah pusat untuk pengaspalan jalur dua lingkar luar. Jalur ini merupakan hasil reklamasi dari proyek tahun 2018 di kawasan pantai Amahami. Proyek-proyek ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah terhadap pengembangan Amahami.
Polemik Kepemilikan Lahan Reklamasi Amahami
Salah satu inti permasalahan dalam kasus ini adalah adanya penerbitan sertifikat hak milik di lahan reklamasi Amahami. Kejati NTB mencatat adanya 28 objek lahan yang mengatasnamakan perorangan. Luas lahan yang tercatat beragam, mulai dari 3 are hingga belasan hektare, yang semuanya berada di kawasan reklamasi.
Kawasan yang disinyalir menjadi objek penanganan jaksa ini merupakan area yang sebelumnya dikembangkan oleh pemerintah daerah. Selain adanya penguasaan lahan seluas 5 hektare oleh Pemerintah Kota Bima, keberadaan puluhan SHM atas nama pribadi ini menimbulkan pertanyaan besar.
Dugaan korupsi muncul karena adanya penerbitan sertifikat-sertifikat ini di atas lahan yang seharusnya menjadi aset publik atau setidaknya melalui prosedur yang transparan. Penyelidikan Kejati NTB diharapkan dapat mengungkap seluruh fakta terkait proses penerbitan SHM tersebut.
Sumber: AntaraNews