DPRD Samarinda Soroti Pengalihan Beban BPJS PBI, Desak Solusi Konkret Jaminan Kesehatan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda memberikan atensi serius terhadap isu pengalihan beban BPJS PBI bagi 49 ribu peserta dari provinsi ke kota, mendesak solusi konkret demi jaminan kesehatan masyarakat prasejahtera.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda menyoroti isu krusial terkait pengalihan pembiayaan jaminan kesehatan. Isu ini menyangkut 49 ribu peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) di kota tersebut.
Beban pembiayaan ini sebelumnya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur. Kini, rencana pengalihan menempatkannya pada anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
DPRD Samarinda mendesak pemerintah segera merumuskan solusi konkret. Tujuannya mencegah terputusnya layanan kesehatan bagi masyarakat prasejahtera.
Dampak Pengalihan Beban BPJS PBI bagi Warga Prasejahtera
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh berlarut-larut. Polemik kebijakan antara Pemprov Kaltim dan Pemkot Samarinda harus segera diakhiri. Prioritas utama adalah keselamatan dan jaminan kesehatan masyarakat.
Pengalihan beban pembiayaan 49 ribu warga Samarinda ini menjadi perhatian utama. Jumlah ini signifikan mengingat total peserta PBI di Samarinda mencapai hampir 300 ribu jiwa. Angka tersebut setara sekitar 36 persen dari total populasi kota.
Anhar menekankan bahwa 49 ribu bukan angka kecil. Mereka adalah kelompok prasejahtera yang sangat bergantung pada jaminan kesehatan pemerintah. Kebijakan apapun harus mempertimbangkan dampak langsung bagi kelompok rentan ini.
Tantangan Fiskal dan Desakan Koordinasi Lintas Pemerintahan
Secara hitung-hitungan, Pemkot Samarinda membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp26 miliar per tahun. Anggaran ini diperlukan jika harus menanggung penuh sisa peserta BPJS PBI tersebut.
Kondisi fiskal daerah saat ini sedang tidak ideal. Adanya penyesuaian nilai transfer dari pemerintah pusat menjadi tantangan. Anhar mengakui kondisi keuangan daerah sedang "tertekan".
Meskipun demikian, Anhar mengingatkan bahwa kesehatan adalah hak dasar yang dijamin undang-undang. Pemerintah harus tetap menempatkan sektor kesehatan di atas kepentingan lainnya.
DPRD berharap adanya komunikasi intensif tingkat tinggi antara pemprov dan pemkot. Legislatif meminta Pemprov Kaltim tidak menghentikan pembiayaan secara mendadak. Skema transisi yang matang sangat diperlukan.
Dukungan DPRD Samarinda dan Opsi Rasionalisasi Anggaran
Anhar menambahkan, "Masa tidak ada jalan keluar? Angka Rp26 miliar itu jika dibicarakan bersama antara provinsi dan kota, seharusnya bisa ketemu solusinya."
Koordinasi lintas pemerintahan adalah kunci agar pelayanan kesehatan tidak lumpuh. DPRD Samarinda menyatakan kesiapannya untuk melakukan rasionalisasi anggaran. Penyesuaian dapat dilakukan pada APBD murni maupun perubahan.
Anhar bahkan melontarkan opsi menunda proyek fisik yang tidak mendesak. Hal ini demi menutup celah pembiayaan BPJS PBI.
"Kalau memang kondisinya darurat, kita siap geser anggaran dari program lain," tegas Anhar. "Bahkan jika perlu, tunda proyek infrastruktur yang tidak mendesak. Nyawa dan kesehatan warga Samarinda jauh lebih berharga dari sekadar pembangunan fisik."
Sumber: AntaraNews