DPR-RI Desak Pemda Aceh Proaktif Sajikan Data Bencana Aceh Akurat
Anggota DPR-RI mendesak pemerintah daerah di Aceh untuk proaktif menyajikan data bencana Aceh yang akurat agar bantuan dari pusat tepat sasaran dan percepatan pemulihan dapat terlaksana, menghindari data 'sampah' yang menghambat anggaran.
Anggota Komisi V DPR-RI asal Aceh, H. Ruslan Daud, mendesak pemerintah daerah di Provinsi Aceh agar lebih proaktif. Desakan ini terkait penyajian data yang akurat untuk pengajuan bantuan dari pemerintah pusat. Tujuannya adalah agar bantuan bagi korban bencana alam dan pembangunan dapat tepat sasaran.
Ruslan Daud menegaskan bahwa serapan anggaran sangat bergantung pada kepekaan serta efisiensi administrasi pemerintah daerah (Pemda). Ia mengingatkan pentingnya data valid agar bantuan tidak terhambat.
Pernyataan ini disampaikan H. Ruslan Daud kepada ANTARA di Meulaboh, Aceh, pada hari Kamis. Hal ini menyoroti masih adanya kendala dalam penyaluran bantuan akibat data yang belum akurat.
Pentingnya Data Akurat untuk Bantuan Bencana Aceh
H. Ruslan Daud secara tegas menyatakan, “Siapa yang cepat, dia yang dapat (bantuan),” merujuk pada kecepatan dan keakuratan data yang disajikan oleh pemerintah daerah. Ini menunjukkan bahwa inisiatif dari Pemda sangat krusial dalam memperoleh dukungan finansial dan logistik dari pemerintah pusat. Data yang valid menjadi kunci utama dalam proses pengajuan bantuan.
Dia juga mengingatkan bahwa pertanggungjawaban administrasi sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah di Aceh. Anggaran APBN tidak akan dapat dikucurkan apabila data yang disajikan tidak valid atau dianggap 'sampah'. Oleh karena itu, akurasi data bencana Aceh menjadi prioritas utama.
“Kalau datanya tidak siap, jangan salahkan pemerintah pusat," tegas Ruslan Daud. Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa kendala penyaluran bantuan seringkali berasal dari ketidaksiapan data di tingkat lokal. Pemerintah daerah diharapkan dapat memenuhi standar administrasi yang diperlukan.
Komitmen Pusat dan Disparitas Pemulihan Bencana Aceh
Anggaran penanganan dampak bencana dari pemerintah pusat dilaporkan mengalir deras ke Provinsi Aceh selama ini. Meskipun status bencana saat ini masih berskala daerah, pelaksanaannya telah dilakukan secara nasional sebagai bentuk perhatian khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Ini menunjukkan komitmen kuat dari pemerintah pusat untuk percepatan pemulihan di Provinsi Aceh.
Masyarakat Aceh patut berbangga atas komitmen luar biasa dari pemerintah pusat, menurut H. Ruslan M. Daud (HRD). Kehadiran Presiden secara langsung di Aceh dalam beberapa kesempatan menjadi bukti kuat niat baik untuk menuntaskan masalah kebencanaan di daerah ini. Fokus pada penanganan bencana Aceh menjadi perhatian nasional.
Namun, Ruslan Daud juga menyoroti adanya ketimpangan pembangunan infrastruktur antar kabupaten/kota di Aceh. Beberapa daerah terpantau sudah menyelesaikan pembangunan hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap). Sementara itu, daerah lain seperti Kabupaten Bireuen masih mengalami kendala signifikan dalam progres tersebut. Disparitas ini menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap efektivitas program pemulihan.
Sumber: AntaraNews