DPR Dukung Langkah Tegas Polri Usut Kasus Beras Oplosan

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menyampaikan dukungannya terhadap langkah cepat yang diambil Polri dalam mengusut kasus beras oplosan.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menyampaikan dukungannya terhadap langkah cepat yang diambil Polri dalam mengusut kasus beras oplosan.

Dukungan ini disampaikannya menyusul pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menyebut bahwa sebanyak 25 distributor akan diperiksa terkait kasus tersebut.

Menurut Kapolri, pemeriksaan akan dilakukan terhadap distributor dan produsen yang mengisi beras dengan kualitas di bawah standar ke dalam kemasan berlabel.

Selain itu, pihak kepolisian juga bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk melakukan pengecekan melalui laboratorium.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa masyarakat mengalami kerugian hingga Rp 99 triliun per tahun akibat praktik beras oplosan.

Menanggapi hal itu, Sahroni menyatakan apresiasinya terhadap respons cepat Polri.

“Saya mengapresiasi langkah cepat, tepat dan responsif Pak Kapolri beserta jajaran, dalam menindaklanjuti laporan soal kasus beras oplosan. Ini bukti bahwa Polri tegas dan berani memberantas mafia pangan. Karena kasus ini menyentuh langsung kebutuhan pokok masyarakat, jadi tidak bisa ditoleransi, kerugian dan bahayanya riil dirasakan. Maka saya harap prosesnya berjalan cepat, dan para aktor-aktornya segera ditindak tegas. Karena jangan sampai kita kehilangan kepercayaan masyarakat akibat membiarkan kejahatan masif seperti ini terus terjadi dan terulang,” tegasnya, Kamis (18/7).

Ia juga menekankan bahwa pengungkapan kasus ini bisa menjadi pintu masuk untuk membongkar lebih banyak praktik curang lainnya di sektor pangan.

“Ke depan, saya juga minta agar Satgas Pangan Polri mengawasi ketat semua sektor pangan lainnya. Jangan hanya fokus ke beras saja. Karena kalau praktik curang ini dibiarkan, kita bisa kehilangan kendali atas ketahanan pangan nasional. Yang mana itu akan sangat menghambat program-program Pak Presiden Prabowo,” ujar Sahroni.