Mencuat Demurrage Rp294,5 M, Kebijakan Pemerintah dalam Mengimpor Beras Dikritik

Agus mempertanyakan kurangnya koordinasi dan komunikasi antara Bapanas-Bulog hingga menyebabkan demurrage sebesar Rp294,5 miliar.

Haryono mendesak penegakan hukum harus bergerak cepat tuntaskan skandal demurrage impor beras ini karena menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia.

Pihak KPK telah meminta keterangan dan data terkait keterlibatan Bulog dan Bapanas di dalam skandal tersebut.

Unsur kesengajaan tersebut diduga hadir dari Perum Bulog pimpinan Bayu Krisnamurthi.

Agus mengingatkan, bahwa tugas aparat penegak hukum bukan hanya sekedar mencari fakta hukum.

Asosiasi Geber BUMN menduga ada kesalahan alur administrasi dalam proses impor beras oleh Perum Bulog.

Trubus mendorong adanya pengusutan soal dugaan penyelundupan beras tersebut yang menimbulkan demurrrage Rp294 miliar.

Dugaan mark up impor beras ini ditaksir menyebabkan kerugian negara hingga Rp8,5 triliun.

Pembentukan Pansus, kata Andi Akmal, diperlukan untuk mengetahui kebenaran soal skandal mark up impor beras.

DPR didesak untuk membuat pansus untuk menyelesaikan skandal impor beras bulog

Dalam dokumen, ada masalah dalam dokumen impor yang tidak proper dan komplit sehingga menyebabkan biaya demurrage.

Pelaporan ini buntut dari keterlambatan bongkar muat impor beras seberat 2,2 juta ton

Bahlil percaya penemuan cadangan gas besar di sumur Geliga-1 di Kalimantan Timur akan menjadi faktor penting dalam mencapai swasembada energi.

Petugas kepolisian berhasil menyita tiga truk yang mengangkut daging beku impor dengan total berat mencapai sembilan ton.

Mentan Andi Amran Sulaiman memberikan tanggapan positif terhadap larangan impor unggas dari Arab Saudi.

KPPBC Manokwari mencatat peningkatan signifikan dalam penerimaan negara Januari 2026 sebesar 29,48 persen, didorong oleh aktivitas impor bahan baku industri.

Joao menyebut bahwa kendaraan pikap produksi lokal dijual dengan harga sekitar Rp500 juta per unit, sementara produk dari India lebih murah.

Indonesia melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mendesak Amerika Serikat agar Fasilitas Tarif 0 Persen AS untuk produk tertentu tetap berlaku, meski ada rencana tarif 10 persen.