DPR Desak Pemerintah Segera Tangani Dampak Banjir Demak
DPR mengingatkan pemerintah untuk lebih cepat menangani bencana banjir di Demak, Jawa Tengah.
Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman mengingatkan pemerintah untuk tidak mengulangi keterlambatan penanganan dampak banjir akibat bencana hidrometeorologi yang kini menghantam Demak, Jawa Tengah. Hal ini dikatakannya mengaca seperti musibah yang melanda Sumbar, Sumut dan Aceh.
“Keterlambatan dan ketidakcermatan dalam mendiagnosa dampak banjir, akan menyebabkan petani makin menderita. Selain gagal panen yang sudah di depan mata, juga akan membuat petani kita tak bisa menggarap sawahnya kembali dalam waktu cepat,” kata Alex Indra Lukman di Jakarta, Selasa (7/4).
Diketahui, banjir berulang di Demak ini, dipicu jebolnya tanggul Sungai Tuntang, akhir pekan lalu. Dampaknya telah merendam 671 hektare lahan persawahan. Kemudian, juga merendam ribuan rumah serta membuat ribuan warga mengungsi.
“Rehabilitasi sawah terdampak banjir ini, bukan seperti pengerjaan proyek secara umum. Artinya, rehabilitasi sawah ini akan membutuhkan waktu lebih panjang seiring teknis pengerjaannya yang komplek,” ujarnya.
Rehabilitasi Sawah
Alex menilai, merujuk perkembangan rehabilitasi sawah yang dituntaskan Satgas PRR (Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera) per tanggal 28 Maret 2026.
Dari total 42.702 hektar sawah yang jadi sasaran rehabilitasi di tiga provinsi terdampak, baru 991 hektare sawah yang telah berhasil direhabilitasi. Artinya, baru 2,32 persen.
Sementara, yang dalam proses penanganan seluas 5.333 hektare. Lembaga yang dibentuk melalui Keppres 1/2026 untuk memimpin pemulihan cepat bencana alam di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat ini, secara rinci baru merehabilitasi 42 hektare sawah dari 31.464 hektare yang jadi sasaran rehabilitasi di Aceh.
Kemudian, 170 hektare sawah di Sumatra Utara berhasil direhabilitasi dari target 7.336 hektare sawah. Adapun di Sumatra Barat, 779 hektare berhasil direhabilitasi dari target 3.902 hektare.
“Kita mendesak pemerintah, untuk segera melakukan upaya percepatan dalam rehabilitasi sawah ini. Ditengah situasi global yang tak menentu, perbaikan sawah terdampak banjir ini harusnya jadi prioritas yang harus dituntaskan dalam waktu cepat,” ungkapnya.
Beban Terbesar Setelah Banjir Surut
Desakan ini, ditegaskannya karena ketika sawah terendam yang hilang bukan hanya hasil tanam, tetapi juga modal produksi yang sudah dikeluarkan petani, waktu kerja yang tidak dapat dipulihkan dan peluang panen yang bergeser tanpa kepastian.
Dalam banyak kasus, tutur Legislator dari Dapil Sumatra Barat I itu, beban terbesar akibat banjir ini justru muncul setelah banjir surut. Tepatnya saat petani harus memulai kembali dari titik nol dengan daya tahan ekonomi yang semakin tipis.
“Maka penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa penanganan tidak berhenti pada pencatatan luas lahan terdampak semata,” tegasnya.
Alex menyebut, yang lebih menentukan adalah apakah lahan masih dapat diselamatkan dalam musim tanam berjalan.
“Lalu bagaimana distribusi bantuan benih dan sarana produksi dilakukan, serta sejauh mana perlindungan asuransi pertanian benar-benar bekerja pada wilayah rawan berulang,” sebutnya.
“Tanpa skema pemulihan yang cepat, gangguan produksi akan lebih mudah berubah menjadi tekanan harga yang pada akhirnya dirasakan masyarakat luas. Harus ada langkah cepat untuk mengatasi hal ini,” sambungnya.
Bangun Sistem Perlindungan Produksi
Alex yang juga Ketua Panja Alih Fungsi Lahan Komisi IV DPR RI ini mendorong Pemerintah segera menyiapkan skema pemulihan ratusan hektar sawah yang terdampak banjir parah di Demak, Jawa Tengah. Sehingga, pemulihan harus segera dilakukan agar tidak berpengaruh terhadap pasok rantai pangan.
“Banjir yang merendam ratusan hektare sawah di Demak perlu dibaca sebagai gangguan langsung terhadap stabilitas produksi pangan di tingkat tapak, terutama karena terjadi di wilayah yang selama ini menjadi bagian dari penyangga produksi pertanian Jawa Tengah,” ucap Alex yang juga ketua PDI Perjuangan Sumatra Barat.
Dimata Alex, kehilangan lahan produktif dalam skala besar, tidak lagi dapat dipandang sebagai kerugian lokal semata. Meskipun hal ini terjadi akibat tekanan iklim dan gangguan hidrometeorologi yang semakin sering beririsan dengan musim tanam.
“Persoalan paling mendasar dalam fenomena banjir yang turut merendam lahan persawahan adalah belum terbangunnya sistem perlindungan produksi. Khususnya, sistem perlindungan produksi yang mampu bergerak secepat risiko datang,” pungkasnya.