Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Wapres Ma'ruf: Sistem Syariah & Konvensional Harus Bersinergi Demi Pemulihan Ekonomi

Wapres Ma'ruf: Sistem Syariah & Konvensional Harus Bersinergi Demi Pemulihan Ekonomi Wapres Maruf Amin di Munas MUI. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Wakil Presiden sekaligus Ketua Dewan Pembina Pengurus Pusat MES, Ma'ruf Amin meminta, pengembangan sistem ekonomi syariah di Tanah Air tidak dibenturkan dengan sistem ekonomi konvensional yang sudah lebih mapan. Menyusul Indonesia merupakan negara yang menganut sistem ekonomi dualisme.

"Dalam mengembangkan ekonomi syariah kita tidak ingin membenturkannya dengan kemajuan ekonomi dan keuangan konvensional. Karena kita hidup dalam negara yang menganut dual ekonomi sistem," tegasnya dalam Webinar Masyarakat Ekonomi Syariah 7th Indonesia Islamic Economic Forum (IIEF), Sabtu (23/1).

Mantan Ketua MUI ini mengungkapkan, untuk memperkuat dan mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional akibat dampak pandemi Covid-19 justru pengembangan ekonomi syariah harus beriringan dengan sistem konvensional.

"Sehingga perkembangan ekonomi sistem syariah dan konvensional harus saling bersinergi," jelas dia.

Dia menambahkan, pengembangan ekonomi berbasis syariah juga harus diletakkan sebagai sebuah pilihan ekonomi yang rasional bagi masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar sistem ekonomi syariah tidak bersifat eksklusif tapi menjadikannya lebih universal

"Ini sesuai dengan prinsip rahmatan-lil-alamin," imbuhnya

Oleh karena itu, diperlukan dukungan dan komitmen yang kuat dari stakeholders terkait. Termasuk peran aktif masyarakat dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah dalam mengejar ketertinggalan dari sistem konvensional.

"Sehingga dapat semakin cepat dalam mendukung perekonomian nasional. Juga untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar dia mengakhiri.

OJK Sebut RI Jadi Negara Kedua dengan Keuangan Syariah Paling Maju

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan, potensi ekonomi keuangan syariah di Indonesia cukup besar. Hal ini tercermin dari laporan yang dikeluarkan Refinitiv Islamic Finance Development Report 2020 menempatkan Indonesia ranking kedua global sebagai Negara Paling Maju dalam Keuangan Islam atau Most Developed Countries in Islamic Finance.

"Kita rangking ke-2 secara global sebagai terutama didukung oleh tingginya riset dan kelengkapan regulasi serta industri keuangan syariah serta mungkin perkembangan bisnis keuangan syariah itu sendiri," kata dia dalam acara Sharia Business & Academic Sinergy, yang digelar virtual, Selasa (29/12).

Dia menjelaskan, Indonesia berada di peringkat kedua, setelah negara tetangga Malaysia. Kemudian di bawah Indonesia atau di urutan ketiga adat Bahrain, keempat UAE dan kelima Saudi Arabia.

Sementara itu, dalam laporan Global Islamic Economy Indicator (GIEI) 2020/2021, Indonesia juta ditempatkan pada ranking global keempat untuk sektor Islamic Economy dan ranking ke enam untuk indikator Islamic Finance.

Untuk sektor Islamic Economy, Indonesia masih tertinggal di bawah negara Malaysia, Saudi Arabia dan UAE. Sementara untuk sektor Islamic Finance Indonesia berada di bawah Malaysia, UAE, Saudi Arabia, Jordan, dan Bahrain.

"Kita harus bekerja keras untuk menjadi nomor satu di dunia. Kami yakin itu bisa Indonesia mempunyai potensi yang besar penduduknya banyak. Sehingga catatannya bagaimana SDM kita leading dan kita juga sinergi bersama-sama," jelas dia.

Wimboh menambahkan, beberapa segmen ekonomi keuangan syariah masih harus menjadi perhatian. Sejauh ini, pemerintah bersama otoritas juga sudah memilih beberapa segmen sebagai pengungkit, di antaranya adalah destinasi wisata halal.

"Ini juga menjadi perhatian kita dan ini juga akan menjadi yang terbaik bahkan muslim travel index 2019 Indonesia merupakan negara pertama yang diterbitkan suku atau grand suku," jelas dia.

(mdk/bim)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global

Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global

Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.

Baca Selengkapnya
Beda Sikap dengan Jokowi soal Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Ma'ruf Amin Tegaskan Netral di Pemilu

Beda Sikap dengan Jokowi soal Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Ma'ruf Amin Tegaskan Netral di Pemilu

Ma'ruf Amin merahasiakan pilihannya dan bakal menyoblos pada 14 Februari mendatang.

Baca Selengkapnya
Pengembangan Ekonomi Hijau di Indonesia Belum Menggiurkan Buat Investor

Pengembangan Ekonomi Hijau di Indonesia Belum Menggiurkan Buat Investor

Ekonomi hijau dinilai sebagai solusi dari sistem ekonomi eksploitatif yang selama ini cenderung merusak lingkungan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Penerimaan Pajak hingga Pertengahan Maret Tembus Rp342,88 Triliun

Penerimaan Pajak hingga Pertengahan Maret Tembus Rp342,88 Triliun

Mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.

Baca Selengkapnya
Tepatkah Peringkat Ekonomi Syariah Disebut SGIE? Begini Penjelesannya

Tepatkah Peringkat Ekonomi Syariah Disebut SGIE? Begini Penjelesannya

SGIE adalah sebuah laporan yang mana dalam laporan tersebut menampilkan peringkat negara-negara yang menerapkan ekonomi syariah.

Baca Selengkapnya
Menuju Indonesia Adil Makmur, Anies Janjikan Akses Kesehatan Berkualitas

Menuju Indonesia Adil Makmur, Anies Janjikan Akses Kesehatan Berkualitas

Peran pemangku kepentingan diperlukan agar tidak menciptakan kebijakan yang saling tumpang tindih.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Terbitkan Aturan Baru, Diklaim Mampu Tingkatkan Daya Saing Ekonomi Nasional

Pemerintah Terbitkan Aturan Baru, Diklaim Mampu Tingkatkan Daya Saing Ekonomi Nasional

Tujuan aturan ini untuk memudahkan pelaku usaha dalam mendukung peningkatan daya saing ekonomi.

Baca Selengkapnya
Wapres Ma’ruf Harap Pemerintah Perhatikan Kritikan Akademisi Jelang Pemilu 2024

Wapres Ma’ruf Harap Pemerintah Perhatikan Kritikan Akademisi Jelang Pemilu 2024

Pernyataan akademisi itu menjadi bagian dari dinamika positif.

Baca Selengkapnya
Dianggap Ambisius, Ganjar Tetap Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

Dianggap Ambisius, Ganjar Tetap Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

Kepastian hukum mempermudah jalan menuju pertumbuhan ekonomi 7 persen.

Baca Selengkapnya