Tingkatkan Pelayanan, Pemkab Bogor Butuh Tambahan 26 Ribu PNS
Merdeka.com - Pemerintah Kabupaten Bogor membutuhkan setidaknya 43 ribu pegawai negeri sipil (PNS), namun saat ini jumlah eksisting saat ini yang hanya sekitar 17 ribu orang. Dengan demikian, masih dibutuhkan tambahan 26 ribu PNS untuk melayani 5,8 juta penduduk Bogor.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin menjelaskan, kebutuhan pegawai Pemkab Bogor pada sektor kesehatan sekitar 5.200 orang, namun baru terisi sekitar 1.800 orang. Kekurangan sekitar 3.300 orang ditutupi oleh Pegawai Tidak Tetap (PTT) lebih dari 1.000 orang.
"Secara keseluruhan, kebutuhan pegawai kita 43.800an orang. Namun baru terpenuhi 17.400an. Ini tantangan bagi kami, bagaimana dengan tenaga yang terbilang minim namun kualifikasi pegawainya berstandar tinggi. Kinerja pegawai harus mendapat perhatian lebih," kata Burhanudin saat dihubungi, Minggu (8/9).
Dia menyebut, dengan jumlah yang ada, rasio pegawai di Bumi Tegar Beriman mencapai 1:288 orang. "Cuma 0,34 persen dibanding jumlah penduduk. Artinya, seorang PNS harus melayani sekitar 288 orang," katanya.
Menurutnya, jumlah tersebut jauh dari kata ideal. Sebab, jumlah itu jauh di bawah rasio rata-rata nasional yang mencapai 1,9 persen atau 1:52 orang. "Jauh dari ideal ya. Belum lagi setiap tahun ada 300-400 PNS pensiun, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Dua bidang itu yang besar kebutuhannya," tegasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah Kabupaten Bogor mengusulkan 2.235 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaPenghentian penyaluran bansos beras dilakukan untuk menghindari politisasi terhadap program pemerintah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menanggapi langkah Presiden Jokowi menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang pencoblosan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi menjelaskan bahwa bantuan pangan berupa beras bisa dilanjutkan setelah bulan Juni jika anggaran negara mencukupi.
Baca SelengkapnyaWajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaDari 10 Kg beras yang diberikan oleh pemerintah, telah memenuhi sepertiga dari kebutuhan bulanan.
Baca SelengkapnyaDalam Rekrutmen Bersama BUMN 2024 terdapat 100 lebih perusahaan BUMN yang ikut berpartisipasi.
Baca SelengkapnyaMasyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca Selengkapnya