Saat Wapres JK salahkan SBY buat ketimpangan ekonomi RI makin lebar

Ketimpangan ekonomi, baik antara daerah di Indonesia maupun si-kaya dan miskin menjadi pekerjaan berat pemerintahan Jokowi-JK. Jokowi bahkan mengeluarkan kebijakan khusus guna mendorong ekonomi di daerah-daerah dan mengurangi ketimpangan.

"Hari ini saya umumkan Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE) yang bertumpu pada 3 pilar yaitu lahan, kesempatan dan SDM," kata Presiden Joko Widodo saat meluncurkan Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE) dan Reforma Agraria di Boyolali, Sabtu (22/4).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, gini ratio atau ketimpangan penduduk Indonesia pada September 2016 sebesar 0,394, menurun tipis 0,003 poin dari Maret 2016 yang mencapai 0,397. Dibanding September 2015, gini ratio ini juga menurun 0,008 poin dari 0,402.

"Terjadi penurunan tipis. Artinya terjadi perbaikan meskipun tipis, ada perbaikan pemerataan pengeluaran pada September 2016," kata Kepala BPS, Suhariyanto.

Jokowi sendiri tengah fokus pada empat program Quick Wins yang memiliki dampak paling besar untuk mengurangi ketimpangan di masyarakat. Kebijakan ini menitikberatkan pada Reforma Agraria termasuk legalisasi lahan transmigrasi, pendidikan dan pelatihan vokasi, perumahan untuk masyarakat miskin perkotaan serta ritel modern dan pasar tradisional.

KPE sendiri memiliki tiga pilar utama, meliputi lahan, kesempatan, dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini dimaksudkan agar kebijakan pemerintah dapat diharmonisasikan menjadi satu desain kebijakan yang koheren dan efektif dalam mengurangi ketimpangan yang berbasis pemerataan ekonomi.

Dari ketiga pilar utama tersebut, terdapat 10 bidang yang dinilai menjadi sumber ketimpangan di masyarakat. Pilar Pertama berdasarkan lahan akan mencakup reforma agraria dan perhutanan sosial, pertanian dalam kaitannya dengan isu petani tanpa lahan, perkebunan terkait dengan rendahnya produktivitas dan nilai tambah komoditas, perumahan yang terjangkau bagi masyarakat miskin perkotaan dan nelayan serta petani budidaya rumput laut.

Sementara, pilar kedua berdasarkan kesempatan akan menyasar permasalahan sistem pajak, manufaktur dan informasi teknologi, perkembangan pasar ritel dan pasar tradisional, serta pembiayaan dengan dana pemerintah.

Terakhir atau pilar ketiga yakni peningkatan kapasitas sumber daya manusia, ditargetkan untuk menyelesaikan isu vokasional, kewirausahaan dan pasar tenaga kerja.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan KPE ini dibuat karena profil perekonomian Indonesia saat ini membutuhkan antisipasi pemerintah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi berkualitas yang juga mampu mengurangi ketimpangan di masyarakat.

"Saya optimis pertumbuhan ekonomi nasional akan terus meningkat. Untuk itu kita perlu merancang kebijakan pemerataan ekonomi agar terwujud transformasi ekonomi-sosial yang berkualitas," kata Darmin.

Tak cukup itu saja, Jokowi bahkan meminta ulama membantu pemerintah untuk mengatasi ketimpangan ini. Silakan klik selanjutnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) membantu pemerintah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi di daerah. Untuk itu, dia meminta MUI melakukan redistribusi aset dengan memberikan masukan-masukan ke pemerintah.

"Saya ingin di dalam Kongres Ekonomi Umat ini, redistribusi aset lebih diperdalam, dibahas secara detail, sehingga kami mendapatkan masukan-masukan yang detil," imbuh Jokowi saat pidato pembukaan Kongres Ekonomi Umat di Jakarta, Sabtu (22/4).

Dia menegaskan, redistribusi aset dibahas dengan detail agar bisa segera dilakukan. Sehingga, pemerintah cepat memutuskan dan segera diberikan kepada umat, rakyat, koperasi, pondok pesantren dan lain sebagainya. Dengan demikian, diharapkan akan dapat memperkecil kesenjangan dan ketimpangan di Indonesia saat ini.

Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan pemerataan ekonomi. Menurutnya, isi kebijakan tersebut banyak, tapi ada dua hal besar yang akan disampaikan pada Kongres Ekonomi Umat. Pertama, mengenai redistribusi aset dan reforma agraria.

Jokowi menegaskan, sekarang ada 126 juta bidang tanah, yang baru disertifikatkan 46 juta bidang tanah. Artinya masih 60 persen lebih bidang-bidang tanah yang ada di negara Indonesia belum disertifikatkan.

"Kalau dilihat kenapa tanah di daerah dan desa belum disertifikatkan, karena rakyat tidak memiliki biaya untuk mensertifikatkannya," tegasnya.

Menurut Jokowi, 126 juta bidang tanah kalau setiap tahun hanya 400 sertifikat yang dikeluarkan. Maka akan berapa puluh tahun sertifikat akan diselesaikan. Hal ini yang menyebabkan rakyat tidak dapat mengakses permodalan karena rakyat tidak memiliki jaminan.

Jokowi juga menyampaikan, pemerintah tidak ada masalah misalnya ada koperasi pondok pesantren meminta konsesi 20 ribu hektare atau 10 ribu hektare tanah. Pemerintah akan siapkan, tetapi untuk apa lahan tersebut. Pemerintah juga harus tahu, produktif atau tidak produktif lahan tersebut.

"Tidak bisa lahan tersebut dibiarkan terlantar, menjadi tidak produktif atau diperjualbelikan. Skemanya harus betul-betul produktif untuk rakyat dan umat. Sehingga betul-betul bisa memperkecil kesenjangan dan ketimpangan ekonomi masyarakat Indonesia," tegasnya.

Di tengah usaha mengatasi ketimpangan ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut masalah ketimpangan sebenarnya semakin melebar karena kesalahan Susilo Bambang Yudhoyono. Silakan klik selanjutnya.

Wakil Presiden, Jusuf Kalla mengakui ketimpangan ekonomi masih menjadi masalah besar pemerintah saat ini. Salah satu penyebab melebarnya ketimpangan antara kaya-miskin dan daerah tersebut diwariskan dari kebijakan pemerintahan sebelumnya yang tidak berpihak pada masyarakat kecil, seperti bunga penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang terlalu tinggi.

"Pemerintah punya kesalahan besar lima tahun lalu buat KUR, waktu saya 10 sampai 11 persen. Tiba-tiba kebijakan kabinet kedua SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) naik 23 persen. Pengusaha besar makin besar, yang kecil makin kecil," ujar JK di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (24/4).

JK mengatakan, pemerintah Jokowi kini tengah berusaha memperkecil ketimpangan tersebut dengan menurunkan bunga KUR menjadi 9 persen sampai 7 persen. "Kita buat kebijakan lagi menekan kezaliman yang terjadi. Memang banyak bank BPR mati tidak bisa kerja, tapi lebih baik dari pada rakyat enggak bisa kerja," ungkapnya.

Selain itu, JK mengatakan ekonomi Indonesia memang tumbuh namun hal tersebut justru memperlebar ketimpangan di masyarakat. Jika dibiarkan terlalu lama hal ini akan membahayakan bagi pelaku UMKM dan perusahaan besar di Indonesia.

"Ekonomi kita tumbuh, tapi timbulkan ketidakseimbangan penguasaan ekonomi. Ini bahaya untuk kedua belah pihak kepada yang besar dan yang tidak punya," ungkapnya.

JK menegaskan pemerintah akan terus berusaha mendorong keseimbangan antara pelaku usaha kecil dan pelaku usaha besar. Untuk mendorong hal tersebut dibutuhkan sinergi dari semua pihak. "Maka kita harus berusaha semua pihak berbuat baik ekonomi tumbuh dan kita nikmati bersama," ungkapnya.