Revisi proyek 35.000 MW, bukti Rizal Ramli tak paham masalah negara

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli tak henti-hentinya mengkritik program Pemerintahan Jokowi-JK. Mulai dari rencana PT Garuda Indonesia membeli pesawat hingga proyek pembangkit listrik 35.000 MW.

Rizal Ramli baru-baru ini ingin merevisi target pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW menjadi hanya 16.167 MW untuk jangka waktu hingga 2019. Alasannya agar PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) tidak bangkrut.

Rizal Ramli menuturkan, revisi dilakukan setelah adanya kajian bahwa beban puncak bakal mencapai 74.525 MW pada 2019. Proyek yang berlangsung saat ini berkapasitas 7.000 MW. Jika dipaksakan merealisasikan 35.000 MW maka akan terjadi kelebihan kapasitas listrik 21.331 MW. Kelebihan itu harus dibayar PLN dan akhirnya membebani keuangan perseroan.

Namun demikian, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reforms, Fabby Tumiwa tidak sependapat dengan Rizal Ramli. Bahkan dia menyebut Rizal Ramli tidak paham masalah negara.

Dalam urusan kelistrikan, menurut Fabby memang harus ada kelebihan pasokan untuk menjaga agar listrik tetap stabil. Selain itu, program ini adalah program nasional yang dicanangkan Presiden Joko Widodo yang seharusnya tidak direvisi seorang pembantu presiden.

"Ini program presiden, dia mau revisi ini engga bisa. Ini program nasional. Dia (Rizal Ramli) engga paham masalah (negara)," ucap Fabby ketika dihubungi merdeka.com di Jakarta, Senin (7/9).

Menurut Fabby, proyek 35.000 MW sudah sangat tepat karena kelebihan pasokan seharusnya 20 persen dari beban puncak. 74.525 MW. Itu berarti, pada 2019 mendatang, Indonesia membutuhkan sekitar 85.000 MW hingga 90.000 MW. Dan ini telah dihitung pemerintah melalui proyek 35.000 MW.

"Beban puncak itu kan demand, pasokan engga boleh sama dengan demand. Untuk amannya, pasokan 20 persen di atas beban puncak, itu baru stabil," jelasnya.

Kelebihan pasokan dinilai juga tidak akan merugikan PLN karena ini juga akan tetap digunakan seiring pertumbuhan ekonomi. Permintaan listrik atau beban puncak akan terus naik seiring banyaknya gedung dan perumahan yang dibangun.

"Kondisi Indonesia itu kan terus tumbuh, permintaan tidak berhenti di 2020 kan. Kalau pasokan kelebihan diambil kemudian hari," sambungnya.

Dia meminta agar Rizal Ramli memahami masalah negara terutama soal kelistrikan. "Intinya kapasitas harus di atas permintaan dan jenis pembangkit disesuaikan. Pak Rizal salah ngertinya. itu keliru," tegas Fabby.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sendiri belum mau mengubah target dan masih akan ikut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam RPJMN, proyek listrik tersebut masih tertulis 35.000 MW.

"Selama RPJMN-nya tidak berubah, ya kita kan ikut RPJMN. RPJMN pertumbuhan ekonomi berapa, kalau RPJMN berubah, bisa saja berubah," kata Dirjen Kelistrikan Kementerian ESDM Jarman di Jakarta, Senin (7/9).

Jarman menuturkan, dalam perubahan atau revisi target ini pihaknya menyerahkan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk menghitung kemampuan dan kebutuhan listrik.

Direktur Utama PLN Sofyan Basyir sependapat dengan Kementerian ESDM. Pihaknya masih menjalankan RPJMN yang telah diputuskan. Namun, ini akan dikaji tiap tahunnya terhadap Rancangan Umum Pembangkit Tenaga Listrik (RUPTL) sesuai pertumbuhan ekonomi.

Dalam perubahan target ini, kata Sofyan, PLN tentu membutuhkan cadangan listrik. Sehingga dalam perbaikan rutin tidak terjadi pemadaman listrik dalam waktu panjang.

"Saat perbaikan rutin, itu bisa dua minggu hingga tiga bulan, kan itu mati, mau mati berbulan-bulan listriknya. Oleh karena itu kami siapkan cadangan lagi lebih besar," ungkap Sofyan. (mdk/idr)