Ragam Faktor Penyebab Pertumbuhan Ekonomi 2021 Hanya Mampu di 3,69 Persen

Pertumbuhan ekonomi 2021 Indonesia hanya 3,69 persen. Angka ini meleset dari harapan pemerintah yang sebelumnya optimistis bisa tumbuh di hingga 4 persen.

Ekonom Bhima Yudhistira menilai seharusnya pertumbuhan ekonomi 2021 bisa tembus di angka 5 persen. Apalagi terjadi ledakan harga komoditas dari perkebunan dan pertambangan tahun lalu.

"Pemulihan ekonomi berdasarkan rilis BPS menunjukkan angka yang kurang memuaskan. Dengan pertimbangan basis pertumbuhan tahun sebelumnya minus, seharusnya ekonomi bisa melesat di atas 5 sampai dengan 7 persen di 2021," kata Bhima saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Senin (7/2).

Bhima menilai, pertumbuhan tak mencapai target karena kualitas sektor manufaktur yang masih kurang maksimal. Sektor ini masih mengandalkan komoditas primer maupun setengah jadi, sehingga pertumbuhannya tidak bisa maksimal.

"Akhirnya dorongan pertumbuhan tidak bisa maksimal," kata dia.

Di sisi lain ancaman varian omicron juga turut berkontribusi membuat pertumbuhan tidak maksimal di akhir tahun. Akibatnya konsumsi rumah tangga kembali tertahan, khususnya pada kuartal IV-2021.

"Masyarakat kembali tertahan untuk lakukan belanja di luar rumah," kata dia.

Selain itu, inflasi yang mulai merangkak naik ternyata mampu menggerus daya beli kelas menengah dan bawah. Musuh terbesar di akhir 2021 sampai dengan dua tahun ke depan adalah inflasi.

"Jangan main-main dengan naiknya harga di level produsen maupun konsumen," kata dia.

Ketersediaan lapangan kerja juga masih belum pulih seperti pra-pandemi. Artinya pendapatan masyarakat langsung habis digerus kenaikan bahan makanan dan energi (LPG non subsidi naik). Ketidakpastian sepanjang 2021 kemarin tinggi, dan diperkirakan masih berlanjut di 2022.

Bhima juga menyebut pemerintah gagal dalam akselerasi stimulus PEN, sehingga daya serap PEN tidak optimal. Realisasi penyerapan dana PEN sepanjang tahun 2021 hanya 88 persen. Hal ini terjadi karena berbagai masalah klasik seperti data yang belum akurat dan lambatnya pemerintah daerah mengeksekusi anggaran.

"Kalau swasta belum confidences untuk ekspansi maka pemerintah yang harus ambil kendali," kata dia mengakhiri.