Presiden Jokowi ingin Natuna jadi pusat lelang ikan di ASEAN

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo menginginkan Natuna bisa menjadi pusat lelang ikan di kawasan regional atau se-ASEAN. Maka dari itu, presiden meminta untuk dibangun infrastruktur, tempat pendingin penyimpanan ikan (cold storage) dan fasilitas pendukung lainnya di Natuna.

"Presiden menegaskan kembali harus ada kota perikanan yang bisa jadi contoh. Kita tiru aja yang paling baik di seluruh dunia agar ikan bisa dikumpulkan di situ, kalau perlu ada tempat lelang ikan seperti Tokyo Fish Market (Tsukiji Market)," kata Menko Maritim Rizal Ramli saat konferensi pers hasil Rapat Terbatas di Kantor Presiden seperti dilansir Antara, Jakarta, Rabu (29/6).

Menko Rizal mengungkapkan saat ini tempat lelang ikan paling top di dunia berada di Jepang bernama Tsukiji Market. Di mana lelang ikan dari seluruh dunia terjadi di situ.

"Kenapa musti di Tokyo, wong ikannya di Indonesia. Jadi kita perlu bangun di Natuna, pusat lelang ikan regional supaya orang dari seluruh dunia bisa lelang di situ," katanya.

Menko Maritim mengungkapkan pemerintah mesti mempercepat pengembangan sektor perikanan di Kepulauan Natuna. Sebab, selama ini kapasitas tangkap hanya 9 persen dari total potensi ikan tangkap di wilayah itu.

"Jadi ikannya banyak sekali, tapi kapasitas tangkap kita hanya 9 persen. Di masa lalu, kebanyakan kapal asing yang masuk dan nyolong di situ," katanya.

Menko Maritim mengatakan pihaknya akan mempercepat pengusaha nasional bidang tangkap ikan untuk beroprasi di wilayah Natuna.

Namun, Menko Rizal mengakui saat ini masih ada masalah perizinan terkait kapal ikan nasional. Sebab, perizinan masih dikeluarkan oleh dua kementerian terkait, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Perhubungan. Di mana, Kementerian Perhubungan membuat sertifikatnya dan KKP memberikan izin.

"Presiden meminta agar dua-duanya diintegrasikan agar secepat mungkin kapal yang di atas 30 GWT bisa diarahkan ke Natuna," kata Menko Rizal.

Selain itu, Presiden meminta kepada Menteri KKP agar nelayan tradisional yang punya kapal ikan di atas 30 GT yang saat ini beroperasi di Laut Utara Jawa diberikan izin tangkap di Natuna.

"Selama ini mereka tidak pernah diberikan izin tangkap di Natuna, karena dikasih ke kapal berbendera asing atau kapal yang pura-pura berbendera Indonesia sebetulnya kapal asing," katanya.

Hasil ratas juga meminta Menteri BUMN Rini Soemarno untuk mendorong bank pelat merah memfasilitasi permodalan perusahaan perikanan lokal dan nasional.

"Kita ingin armada penangkapan ikan nasional dan lokal diberikan kesempatan untuk menangkap di situ (Natuna), diberikan kesempatan, difasilitasi kredit, supaya kapasitas tangkap yang hanya 9 persen bisa ditingkatkan dalam waktu singkat," kata Menko Rizal.