Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo terus rukun dan konsolidatif dalam rangka mengendalikan inflasi.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam UOB Annual Economic Outlook 2023 bertajuk ‘Emerging Stronger in Unity and Sustainably’, Kamis (29/9).
Jokowi menjelaskan, saat ini semua negara sedang berkonsentrasi pada inflasi. Sebab, inflasi menjadi momok bagi semua negara, utamanya kenaikan barang dan jasa menjadi ketakutan yang luar biasa.
"Innflasi kita masih di angka 4,6 persen, yang lainnya coba dibandingkan. Kenapa bisa kita jaga seperti ini, karena menurut saya antara otoritas pemegang fiskal APBN yaitu Menteri Keuangan dengan bank sentral BI beriringan rukun, sinkron," kata Jokowi.
Jika dibandingkan dengan negara lain, otoritas moneter dan fiskalnya tidak rukun dan beriringan. Misalnya, bank sentralnya naikkan bunga, menteri keuangannya justru menaikkan defisit, artinya menaikkan inflasi.
Advertisement
"Yang satu meremehkan inflasi yang satunya menaikkan, karena BI dan Kemenkeu jalan beringan, sinkron dan APBN nya konsolidatif, menyehatkan, berani memutuskan," ujar Jokowi.
Sebetulnya banyak yang menyarankan untuk meminta kepada DPR terkait defisit fiskal lebih dari 3 persen. Namun, demi menyehatkan APBN, Presiden Jokowi memutuskan maksimum defisit 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2023.
"Saya berdiskusi dengan Menkeu, kita putuskan di bawah 3 persen saja, yang penting APBN harus sehat. Terakhir selalu saya sampaikan kepada bu Menteri, kita memiliki ambisi. Saya minta betul-betul dijaga hati-hati, bijaksana betul dalam menggunakan rupiah yang kita miliki, tidak jor-joran dan harus betul-betul dijaga," pungkas Jokowi.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com