Pemerintah siapkan aturan standar internasional untuk kelapa sawit

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution tengah menyiapkan standar internasional untuk produk kelapa sawit dalam negeri. Hal ini menyusul dibubarkannya Indonesia Palm Oil Pledge (IPOP) karena bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

"Presiden membicarakan pencegahan kebakaran hutan. Juga standarisasi kelapa sawit, karena IPOP itu sudah habis tuh (bubar). Kita harus punya standar yang nasional sifatnya. Internasional lah," kata Darmin di kantornya, Selasa (12/7).

Pembentukan standar ini dilakukan agar produk sawit Indonesia tidak dipandang sebelah mata oleh negara lain. Meski begitu, hal ini masih harus dibicarakan dengan beberapa kementerian terkait.

"Kemudian Presiden juga bicara soal moratorium (CPO). Kita harus bikin aturannya secara jelas rinci, prinsip-prinsipnya saya diskusikan dengan Presiden," imbuhnya.

Seperti diketahui, terbentuknya IPOP ini diinisiasi oleh Kadin di sela-sela KTT Iklim yang berlangsung di Markas Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di New York, AS pada 24 September 2014 silam. Ikrar ini ditandatangani oleh empat perusahaan sawit, yakni Golden Agri Resources, Wilmar, Cargill dan Asian Agri.

Namun dalam praktiknya, IPOP ini banyak ditentang oleh perusahaan sawit menengah dan kecil, serta para petani sawit. Karena CPO dan tandan buah segar (TBS) yang dihasilkan tidak bisa diserap oleh perusahaan anggota IPOP dengan alasan tidak sustain.

Pemerintah pun menolak pemberlakuan IPOP di Indonesia karena bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia Sepak terjang Indonesia Palm Oil Pledge (IPOP) akhirnya tamat. Dirjen Perkebunan Gamal Nasir mengatakan, bubarnya IPOP akan semakin mengukuhkan posisi ISPO sebagai satu-satunya landasan sawit berkelanjutan di Indonesia.