Merdeka.com - Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM tengah gencar mendaftarkan perusahaan secara online. Dengan menggandeng Ditjen Pajak, mereka berharap integritas semakin baik.

Direktur Jendral AHU Kemenkumham Harktristuti Harkrisnowo mengakui saat ini masih banyak perusahaan dengan izin usaha dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bodong.

"Izin-izin banyak yang tak tercatat pada kami, NPWP juga gitu di pajak. Tapi IUP-nya keluar. Saya harap adanya kesepakatan ini jadi lebih baik," kata Harkristuti di di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (14/10).

Walau berupaya memaksimalkan kerja sama, dia mengaku pihaknya masih kekurangan sumber daya manusia terutama di bidang informasi teknologi (IT). Sejauh ini hanya terdapat delapan orang pekerja guna menangani sistem online tersebut.

Staf Ahli Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian (UKP4) Yunus Husein menambahkan bahwa dirinya optimis adanya kerja sama antara Ditjen AHU dan Ditjen Pajak juga berguna untuk menutup ruang gerak pengemplang pajak.

"Apalagi ditjen pajak punya tugas dan kontribusi sangat besar. Selain itu, banyak sekali manfaat positif yang akan diperoleh informasi dari AHU, baik seperti badan hukum dan lainnya," kata Yunus.

Selain itu, menurut Yunus, pihaknya berharap adanya kerja sama ini bisa membantu melacak pergerakan koruptor. Terlebih bagi mereka yang terlibat kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Di sisi lain, Yunus menyebut perbaikan penerimaan negara juga dapat menaikkan upah pegawai di Indonesia. "Mudah-mudahan gaji kita naik, karena penerimaan naik," pungkasnya.