Merdeka.com - Pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) menjadi opsi terakhir dalam pemenuhan kebutuhan listrik dalam negeri. Dalam Rancangan Umum Energi National (RUEN), pemerintah masih mengutamakan bauran energi yang berasal dari energi baru terbarukan dibanding nuklir.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Rinaldy Dalimi menegaskan, dalam RUEN tidak ada penjabaran pembangunan PLTN. Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional menyatakan pengembangan tenaga nuklir merupakan alternatif terakhir. Artinya pemerintah mengedepankan pengembangan energi baru terbarukan.

"Pemerintah menunda kerjakan PLTN karena memang kebijakan terakhir untuk mengatasi krisis," ujarnya saat acara diskusi Energi Kita yang digagas merdeka.com, RRI, Sewatama, IJTI, IKN dan IJO di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (10/1).

Menurutnya, pengembangan energi baru terbarukan dapat dilakukan oleh seluruh lapisan investor mulai dari individu, koperasi, maupun korporasi.

Hal ini berbeda dengan PLTN yang memerlukan modal besar dan mendatangkan ahli dari luar negeri untuk menjamin keamanan pembangkit itu.

"Semua investor bisa ikut mengembangkan energi baru terbarukan. Ekonomi bergerak," jelas dia.