Menteri Susi: Jokowi-JK tak buat perubahan, berarti kita salah pilih
Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti masih meradang lantaran nahkoda dan Anak Buah Kapal (ABK) MV Haifa hanya divonis hukuman satu tahun penjara dan denda Rp 250 juta oleh Pengadilan Negeri Ambon. Padahal, kapal China berbendara Panama itu ditudingnya telah melakukan pencurian hasil laut terbesar sepanjang sejarah di Indonesia.
Atas dasar itu, dia meminta Jokowi-Jusuf Kalla turun tangan mengatasi itu. Dia berharap hukuman MV Haifa diperberat sehingga bisa menjadi bukti perubahan Indonesia menjadi negara berdaulat atas kekayaan lautnya.
"Laut kita harus bisa dinikmati genarasi kemudian," kata Susi di Jakarta, Senin (13/4).
Kata Susi, dirinya menerima tawaran menjadi anggota kabinet kerja lantaran Jokowi menawarkan perubahan. Ketika ditempatkan menjadi menteri kelautan dan perikanan, Susi mengaku kian semangat menegakkan kedaulatan Indonesia dan menjadikan laut sebgai sumber ketahanan energi.
"Jokowi-JK mereka ingin berubah. Kita berharap, karena itu pilihan kita. Bila tidak, berarti kita salah pilih," katanya.
Sekedar informasi, petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap MV Haifa pada Januari lalu. Kapal tersebut dituding mencuri sebanyak 900,702 ton hasil laut Indonesia.
Riciannya, 800,658 ton ikan beku, 100,44 ton udang beku, dan 66 ton ikan hiu martil dan hiu koboi yang dilindungi. Kapal diduga sudah tujuh kali melakukan pencurian ikan di Indonesia sejak 2014 tersebut membuat negara dirugikan sebesar Rp70 miliar.
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi menegaskan, dirinya menghargai apapun yang menjadi pilihan politik para menterinya.
Baca SelengkapnyaKabarnya, AHY akan menggantikan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN.
Baca SelengkapnyaJokowi berjanji akan segera menetapkan pengganti Mahfud paling lama tiga hari.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaJokowi ingin para santri dan pelajar menggunakan hak pilihnya dengan baik.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menunjuk 3 menteri hadapi gugatan para pengusaha hiburan terkait kenaikan pajak hiburan di MK.
Baca SelengkapnyaTonny menggantikan posisi Marsekal Fadjar Prasetyo yang akan memasuki masa pensiun pada 9 April 2024.
Baca SelengkapnyaKata Huda, anggota fraksi PKB sudah ada beberapa yang menandatangi hak angket.
Baca SelengkapnyaMahfud MD menyerahkan surat pengunduran diri dari Menko Polhukam pada Kamis (1/2) kemarin.
Baca Selengkapnya