Menteri Erick Soal Krisis Batu Bara Dalam Negeri: Bukan Saatnya Saling Menyalahkan

Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif melakukan sidak ke kantor pusat PT PLN (persero) di Jakarta, Selasa (4/1) malam. Ini merupakan tindaklanjut upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan suplai batubara dan LNG sebagai sumber energi dalam mendukung pasokan listrik nasional.

Mantan Bos Inter Milan itu menilai dalam situasi seperti ini, seluruh elemen, baik kementerian, BUMN, pengusaha harus bergotong royong dan tidak saling menyalahkan. Dia mencontohkan kesigapan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang telah menghubungi para pelaku usaha logistik swasta, INSA dan ALFI, yang siap mendukung distribusi pasokan untuk PLN.

"Saya juga setuju pihak swasta yang memang tidak disiplin seperti pernyataan bapak presiden ya harus dihukum, bahkan dicabut, tetapi juga jangan disamaratakan kalau ada yang bagus lalu disamaratakan ini salah semua, tidak. Makanya solusinya bukan saling menyalahkan, tapi bergotong royong menyelesaikan masalah," ungkapnya dalam pernyataannya, Rabu (5/1).

Menteri Erick mengatakan, kunjungan ke PLN terbilang mendadak. Awalnya, dia tengah menyaksikan paparan Menteri ESDM Arifin Tasrif terkait pemetaan dan memastikan distribusi LNG dan batu bara yang baru selesai pukul 15.00 WIB.

"Pak Arifin lalu mengajak karena ingin melihat pada situasi benar-benar di lapangan supaya saya sebagai Menteri BUMN juga kan yang salah satu ditangani batubara dari PT Bukit Asam, kan juga bertanggung jawab," ucapnya.

Namun, kedua menteri tersebut tak dapat bertemu direksi PLN lantaran tengah lockdown akibat ada satu atau dua direksi yang diduga positif Covid-19 sepulang dari Bali. Menteri Erick dan Arifin akan meminta direksi untuk melaporkan dan memaparkan kondisi setiap PLTU melalui virtual hari ini.

"Kita memaklumi, tapi besok kalau zoom meeting tidak ada alasan tidak bisa join, jadi besok kita akan zoom meeting benar-benar memetakan per PLTU bagaimana kondisinya, supaya nanti yang diarahkan bapak presiden jangan sampai ada kendala, apalagi kita ekonominya lagi bagus sekali sekarang, lagi tumbuh terus," lanjutnya.

BUMN mendukung kebijakan pemerintah untuk memastikan ketersediaan pasokan dalam negeri ini menjadi prioritas. Menteri Erick bahkan menelepon direksi PLN, Bukit Asam, dan Pertamina pada Senin (3/1) malam hanya untuk memastikan adanya kerja sama dan kesinambungan dan tidak mengedepankan ego sektoral dalam menghadapi situasi saat ini.

Kontrak Jangka Panjang

Ke depan, Menteri Erick meminta adanya kontrak jangka panjang terkait DMO yang dapat disesuaikan setiap bulan, bukan per tahun. Erick juga menilai perlu adanya antisipasi atas hambatan dalam kondisi cuaca yang dapat memengaruhi pasokan batubara. Erick mengaku telah memanggil direksi PT Bukit Asam dan meminta ada kesepakatan jangka panjang lagi antara PTBA dengan PLN.

"Jadi 25 persen itu nanti kontraknya bisa dialokasikan ke PTBA, tapi hitungannya memang cost plus, artinya ini costnya kita buka angkanya, jadi terbuka supaya kalau sampai ada guncangan seperti saat ini reserve yang ada di PTBA bisa dipakai," ucap Menteri Erick.

Menteri Erick mengatakan situasi saat ini menjadi momentum bagi Indonesia mulai memetakan secara besar untuk energi terbarukan ke masa depan. Sehingga perlu ada pemetaan besar terkait hal ini. Dia menyebut Menteri ESDM Arifin Tasrif telah meluncurkan RUPTL energi baru terbarukan yang harus diikuti oleh semua pihak.

"Jadi besok kita akan putuskan beberapa rapat lagi secara virtual, karena kebetulan saya mengertilah kalau lagi lockdown karena covid tidak bisa diapa-apain, tetapi tujuan kita juga baik bahwa saya dan pak arifin turun ingin melihat data secara detail shippingnya, logistiknya itu titiknya di mana, kebutuhannya berapa," ungkapnya.

Dia mengatakan Indonesia memiliki kontrak besar dalam batu bara, nikel, timah, LNG, yang memerlukan komunikasi dengan negara-negara lain.

"Jangan sampai negara lain melihat Indonesia tidak profesional, tetap semuanya harus komunikasi, dan negara lain insyaAllah mendukung lah, selama tidak disetop tahunan, kalau cuma tunda 20 hari, mereka kan juga penuh. Yang penting kita jangan saling menyalahkan, kita turun sesuai instruksi presiden kita harus selesaikan masalahnya," pungkasnya.