Menkeu Sri Mulyani Minta Tambahan Anggaran 2022 Rp992 M, Menteri Bahlil Rp600 M
Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati meminta, persetujuan Komisi XI DPR RI untuk tambahan anggaran Kementerian Keuangan senilai Rp 992,78 miliar pada 2022. Adapun permohonan itu kini tengah dikaji oleh Komisi XI.
Menteri Sri Mulyani menjelaskan, dengan tambahan dukungan anggaran tersebut, Kementerian Keuangan akan memiliki total pagu sebesar Rp 44,01 triliun dari sebelumnya Rp 43,02 triliun.
"Dalam rapat kerja Komisi XI tanggal 2 September 2021, telah disetujui kebutuhan dukungan anggaran untuk reformasi fiskal dan pemulihan ekonomi total sebesar Rp 992,78 miliar," ungkapnya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (22/9).
Dijabarkan Menteri Sri Mulyani, dukungan anggaran tersebut diperlukan dalam rangka penguatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) di bidang keuangan negara. Antara lain untuk penggalian potensi penerimaan negara melalui penguatan sistem pajak berbasis TIK sebesar Rp 758,18 miliar.
Kemudian peningkatan akurasi pengalokasian, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran senilai Rp 83,78 miliar. Lalu dukungan percepatan digitalisasi proses bisnis dan layanan sebesar Rp 150,82 miliar.
Berdasarkan program, pagi anggaran Rp 44,01 triliun akan dialokasikan untuk fungsi pelayanan umum Rp 40,4 triliun, fungsi ekonomi Rp 189,5 miliar, dan fungsi pendidikan Rp 3,41 triliun.
Secara sumber dana, alokasi anggaran Kementerian Keuangan pada 2022 berasal dari rupiah murni sebesar Rp 34,6 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 7,08 miliar, hibah luar negeri (HLN) Rp 22,5 miliar, dan Badan Layanan Umum (BLU) Rp 9,36 triliun.
Kementerian Investasi Minta Tambahan Anggaran Rp 600 M
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia meminta, tambahan anggaran sebesar Rp 600 miliar di Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI. Menteri Bahlil menyebut, permintaan tambahan anggaran tersebut sebagai tindak lanjut target yang diemban Kementerian Investasi untuk meraup investasi sebesar Rp 1.200 triliun di 2022.
"Anggaran kedepan untuk memenuhi target, mengusulkan penambahan sekitar Rp 600 miliar, telah disampaikan dalam rapat sebelumnya tentang permohonan tambahan anggaran tersebut, namun sampai hari ini kami belum berani untuk nyatakan itu sudah pasti," katanya.
Dia menuturkan anggaran tersebut akan dibagi ke dalam enam poin sebagai langkah percepatan investasi.
Pertama, tambahan anggaran tersebut akan dialokasikan unutk Peta Peluang Investasi dengan target 24 Proyek dan usulan anggaran senilai Rp 95 miliar. Kemudian, Relokasi perusahaan asing ke Indonesia dengan target 50 perusahaan dan usulan anggaran Rp 140 miliar.
Kemudian, eksekusi realisasi investasi bagi perusahaan penerima fasilitas penanaman modal sebesar kurleb Rp 2.900 triliun (eksekusi realisasi investasi penerima fasilitas penanaman modal) dengan target 159 perusahaan dan usulan anggaran Rp 110 miliar.
"Ternyata ada Rp 2.900 triliun potensi investasi sejak tahun 2017, 2018, 2019, 2020 yang insentifnya sudah diberikan namun itu belum tereksekusi," katanya tegas.
Untuk mengatasi hal tersebut, Menteri Bahlil menyebut akan mengambil langkah komprehensif sesuai dengan temuan di lapangan.
"Ini kita lagi bedah, kalau itu cuma bisnis casual kami akan lakukan langkah komprehensif dan terukur agar negara tidak disandra oleh saudara-saudara saya, atau teman-teman kita sebagai pengusaha yang telah mendapatkan insentif atau izin-izin lain dalam rangka menjalankan usahanya," paparnya.
Selanjutnya, alokasi untuk eksekusi realisasi investasi mangkrak (eksekusi realisasi investasi proyek-proyek strategis) dengan target 80 proyek strategis dan usulan anggaran senilai Rp 120 miliar. Lalu, Peningkatan Investasi baru dengan target 3 roadmap, 6 proyek dan 6 perusahaan, dengan usulan anggaran Rp 85 miliar.
Terakhir, guna pembentukan dan gerak Satgas Percepatan Investasi dengan target 30 perusahaan/proyek/kasus dengan usulan penggunaan anggaran senilai Rp 50 miliar.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana dan Arief RahmanSumber: Liputan6.com
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani dikabarkan tidak masuk dalam menteri Kabinet Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaPemerintah menyiapkan anggaran Rp20 miliar untuk industri makanan dan minuman (mamin) di tahun 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
BLT mitigasi pangan akan disalurkan sebesar Rp200.000 per bulan pada periode Januari, Februari, dan Maret 2024.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani menilai menuju target tersebut bukan perkara gampang.
Baca SelengkapnyaKementerian Keuangan memberikan keringanan utang kepada 2.821 debitur.
Baca SelengkapnyaUang makan yang diterima ASN tingkat paling bawah yakni golongan IV sebesar Rp41 ribu per hari.
Baca SelengkapnyaRincian anggaran Pemilu 2024 yang diberikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Baca SelengkapnyaProyeksi pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen itu didorong oleh penyelenggaraan pemilu secara serentak 2024.
Baca Selengkapnya