Merdeka.com - Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) menyarankan pemerintah untuk membentuk badan otoritas sawit untuk lebih mengembangkan industri ke depan. Otoritas tersebut dalam hal ini dapat dikembangkan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang telah ada.

"Kami melihat ini perlu diperluas apakah itu membentuk badan tersendiri, atau memperluas jangkauan apa yang sudah dilakukan BPDPKS," tutur Deputi Pengkajian Strategik Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Reni Mayerni, dalam webinar nasional Strategi Penguatan Kebijakan Pengelolaan Sawit Secara Berkelanjutan, pada Rabu (10/2).

Dia menjelaskan, otoritas baru ini akan menjadi wadah untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindih regulasi, termasuk antar kementerian/lembaga serta pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan permasalahan sawit. Jika memang diperluas dari BPDPKS, maka badan tersebut ke depan tidak hanya untuk pengelolaan dana sawit.

"Kewenangannya mengembangkan daya saing dan produktivitas sawit dari hulu ke hilir," kata Reni.

Selain itu, Reni mengatakan pemerintah juga harus meningkatkan peran Badan usaha milik desa (Bumdes) dan koperasi dalam pengembangan produksi sawit dan turunannya. Hal ini diharapkan dapat membuat industri lebih produktif dan berdaya saing.

"Kami juga mendorong terbentuknya klaster-klaster pengolahan produk turunan sawit, atau yang kami sebut media factory sharing," sambungnya.

Reni menekankan peran penting kebijakan dalam mendorong pengembangan industri pengolah sawit berskala kecil dan menengah. Dalam hal ini termasuk harmonisasi kebijakan antara lain UU Cipta Kerja, dan penyeimbangan industri sawit untuk kebutuhan pangan, energi, serta produk lainnya.

Reporter: Andina Librianty

Sumber: Liputan6.com