Kemenhub akui sulit ubah sistem logistik dari truk ke kereta

Kementerian Perhubungan mengakui tidak mudah untuk meminta pelaku usaha logistik berpindah dari moda transportasi truk ke kereta api. Truk lebih dipilih karena pelaku usaha bisa melakukan penambahan muatan atau overloading."Ganjalan satu lagi yaitu angkutan kereta api mengenai PPN 10 persen. Jalan raya tidak," ujar Direktur Jendral Perkeretaapian Kemenhub, Tundjung Hendrawan, dalam konfrensi pers di Hotel Milenium, Jakarta, Senin (8/4).Dia mengingatkan angkutan truk membuat jalan raya cepat rusak khususnya pada Jalur Pantura. Selain itu moda transportasi truk juga mengakibatkan kemacetan, kecelakaan, serta penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tinggi.Tundjung kembali sulitnya meminta angkutan logistik truk beralih ke kereta api karena pelaku usaha logistik ingin sebanyak-banyaknya barang dapat terangkut. Ini didukung oleh lemahnya pengawasan dinas jalan pemerintah daerah."Mereka kan ngejar sebanyak mungkin dia angkut, oleh karena itu pengawasan jalan dinas jalan masing masing pemda harus berperan juga mengalihkan ini," tegasnya.Hambatan lainnya ialah dari sisi pelayanan, kereta api tidak bisa jemput bola dalam mengambil pesanan pelanggan. Ini berbeda dengan truk. Ke depan, pemerintah tengah mengkaji untuk melakukan hal yang sama."Masalah kita perlu antisipasi, kami dan pak wamen sudah penjajakan sosialisasi pengguna dan pemain logistik di Semarang dan Jakarta. Nanti kita ke surabaya juga dalam rangka sosialisasi kesiapan kita. Kita juga akan pikirkan kereta bisa door to door," jelasnya.

Seperti diketahui, rencana peralihan sistim logistik ini telah didukung dengan akan mulai beroperasinya kereta jalur ganda atau double track Jakarta - Semarang sebelum lebaran tahun ini.