DPD: Tuntut percepatan pembangunan, masyarakat juga harus taat pajak

Merdeka.com - Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Parlindungan Purba meminta masyarakat untuk taat membayar pajak. Dia mengaku geram dengan sikap masyarakat yang menuntut percepatan pembangunan infrastruktur, namun masih banyak yang tidak membayar pajak.

"Sudah saatnya masyarakat ikut membangun dengan membayar pajak. Ini tidak lepas dari tanggung jawab semua. Jangan hanya menuntut pemerintah sebab pemerintah bekerja melalui budget," ujar Purba dalam Forum Nasional di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (31/3).

Selain kendala budget, kata Purba, pembebasan lahan juga menjadi momok dalam usaha percepatan pembangunan infrastruktur. Menurut dia, sengketa pembebasan lahan harus bisa segera diatasi agar tidak menyulitkan banyak pihak baik pemerintah maupun masyarakat.

"Kami (DPD) bukan lihat kemakmuran dari sekitar Monas dari Palu, Papua, Aceh dari seluruh daerah. Kalau lahan cepat dibereskan pasti pembangunan akan cepat. Kasihan teman-teman pusat selalu dipanggil atasan karena pembebasan lahan," kata dia.

Lebih lanjut, dia berharap segala bentuk infrastruktur yang ada di daerah harus dijaga dengan baik oleh masyarakat. "Jangan hanya menuntut, begitu sudah jadi terabaikan dan malah dirusak, harus dijaga karena untuk kepentingan orang banyak," pungkas dia.