Merdeka.com - Perusahaan galangan kapal milik pemerintah antusias dengan rencana pemerintah memberikan berbagai insentif untuk industri galangan kapal di luar Batam. Pemerintah memiliki empat perusahaan galangan kapal diantaranya, PT Penataran Angkatan Laut (PAL) Indonesia, PT PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (DKB), PT Industri Kapal Indonesia (IKI), dan PT Dok & Perkapalan Surabaya (DPS).

"Kalau di Batam itu, suksesnya luar biasa. Kalau disamain, mungkin tidak akan ke Batam juga, walaupun tidak diterapkan seluruhnya," ujar Direktur Utama PT PAL Firmansyah Arifin di Kementerian Perindustrian, Selasa (12/11).

Dia mengakui, industri galangan kapal di Batam memiliki keuntungan tersendiri dibandingkan daerah lain. Salah satunya karena Batam masuk wilayah kawasan bebas perdagangan dan lokasi yang strategis.

"Yang menyebabkan orang senang ke Batam karena harga di sana lebih murah," ungkapnya.

Dengan berbagai insentif yang bakal diberikan pemerintah, industri galangan kapal terutama di wilayah Indonesia Timur diyakini bakal makin maju.

"Cek saja, jumlah kapal yang melintas Indonesia Timur lebih banyak dibanding Indonesia Barat," katanya.

Sampai saat ini, kapasitas produksi per tahun mencapai 3 unit kapal dengan ukuran 50,000 DWT dan 2 unit kapal dengan ukuran 20,000 DWT per tahun. "Kalau mau tambah, dananya sangat besar."

Firmansyah membeberkan alasan industri galangan kapal melakukan impor komponen. Sebab, industri pelayaran Indonesia kesulitan menggunakan produk dalam negeri karena galangan kapalnya belum kompetitif.

"Saat ini bahan dasar yang diproduksi dalam negeri baru pelat, di luar itu semuanya impor," katanya.

Di Indonesia ada 198 perusahaan pembuat kapal. Sebanyak 110 perusahaan diantaranya berada di Batam dan kondisinya berkembang pesat. Sisanya, 88 perusahaan terletak di luar Batam dengan kondisi kembang kempis.