Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan sebanyak 2.850 Sertifikat Hak Atas Tanah Program Strategis Nasional, Pembinaan, dan Fasilitasi, serta Kerja Sama Akses Reform kepada masyarakat di Jawa Timur, Minggu (13/8).

Sertifikat tersebut diberikan kepada masyarakat yang berasal dari Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Bondowoso, Pasuruan, Kota Probolinggo, Kabupaten Situbondo.

"Pada pagi hari ini, telah diterima 2.850 sertifikat tolong diangkat tinggi-tinggi semuanya jangan diturunkan dulu mau saya hitung, sebentar," kata Jokowi seperti dikutip laman resmi Setkab.

Dia meminta agar Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) bisa lebih cepat membuat sertifikat, sehingga akan lebih banyak lagi sertifikat yang diserahkan kepada masyarakat.

Menurut Jokowi, di Provinsi Jawa Timur terdapat 2,74 juta bidang tanah, baru 39 persen tanah masyarakat yang memiliki sertifikat. Dengan demikian, dia menargetkan pemerintah bisa menyelesaikan sertifikasi bagi 662.000 tanah di Jawa Timur hingga akhir tahun ini.

Selain itu, langkah ini juga penting mengingat masih banyaknya sengketa tanah yang terjadi di kabupaten dan kota, baik sengketa tanah antara masyarakat dan masyarakat individu, dengan individu perorangan dengan tetangganya, masyarakat dengan pemerintah, atau masyarakat dengan perusahaan swasta.

Untuk itu, dia meminta agar masyarakat bisa lebih teliti terhadap keabsahan dari sertifikat tanah yang diberikan. Sebab, sertifikat tanah bisa menjadi jaminan bagi masyarakat yang ingin meminjam uang di bank.

"Jangan sampai sertifikat ini disita olah bank karena tidak bisa membayar angsuran pinjaman tersebut. Jangan sampai baru dapat pinjaman dari bank langsung buat beli mobil,” tutur Presiden.