Ada penghambat, Jokowi diimbau bikin tim khusus Blok Masela

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Iress), Marwan Batubara menyarankan agar Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) membuat tim khusus Blok Masela. Tim ini diperlukan karena adanya pihak yang berusaha menghambat pengembangan Blok Masela di Maluku.

Tim tersebut bisa terdiri dari, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan beberapa stakeholder terkait agar hasilnya lebih transparan.

"Keputusan kan baru ditetapkan 2018 oleh Presiden. Sambil menunggu itu, tim yang dibentuk kan bisa lakukan kajian terbaiknya apa onshore atau offshore. Jalan tepat ya itu. Dari pada kalau ada dua pendapat, yang ini mahal yang itu tidak, sebaiknya kan dibuat tim baru menangani Blok Masela," kata Marwan di kantor Indef, Jakarta, Senin (29/2).

Dengan adanya tim khusus tersebut, hasil kajian dari proyek gas tersebut akan lebih terpercaya. Sebab, keputusan pembangunan infrastruktur harus berdasarkan pertimbangan pendapatan negara, kepentingan strategis nasional, geopolitik, dan lainnya, agar kajian Blok Masela jadi lebih komprehensif.

Meski begitu, Marwan sendiri akan tetap mendukung keputusan pemerintah untuk membangun Blok Masela melalui skema di darat (onshore) maupun di laut (offshore).

"Saya bukan menuduh dan tidak mempercayai hasil kajian lembaga independent atau lembaga asing yang lebih dulu melakukan kajian Blok Masela. Tapi saya lebih percaya, jika kajian itu nantinya dilakukan oleh tim khusus pemerintah yang direstui oleh Presiden," imbuhnya.

Seperti diketahui, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyesalkan sikap salah satu anggota Kabinet Kerja yang berkali-kali menghambat pekerjaannya. Dia tak menyebut sosok yang dimaksud.

Namun, berdasarkan pemberitaan selama ini, pernyataan tersebut mengarah pada Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli. Tak sedikit Rizal mencampuri urusan yang menjadi kewenangan Sudirman Said.

"Coba, listrik dikomentari dihambat. Kemudian dana ketahanan energi dikomentari dihambat. Bangun infrastruktur dihambat. Freeport sudah mau dibereskan dihambat. Sekarang Blok Masela. Kok malah kolega yang menghambat," ujarnya di kantor, Jakarta, Senin (29/2).