Pemerintahan Daerah

DPRD Surabaya menyambut baik kebijakan Wali Kota Surabaya terkait Hotline Pengaduan Masyarakat. Langkah ini diharapkan mempercepat pelayanan publik dan meningkatkan koordinasi antarlembaga.

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan tengah merancang Raperdasi dan Raperdasus tentang larangan perang suku untuk mewujudkan kedamaian abadi di delapan kabupaten.

Pemerintah Provinsi Jambi masih menantikan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) untuk penetapan batas antarkabupaten yang telah lama bersengketa, memicu harapan penyelesaian konflik wilayah.

Lembaga Adat dan Kebudayaan Kerajaan Gowa mengimbau semua pihak menahan diri dan menyerahkan penyelesaian Polemik Bupati-DPRD Gowa kepada proses hukum yang berlaku, demi menjaga stabilitas daerah.

Plt Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Mukhlisin menunjuk Kepala BKPP Muradi sebagai Plh Sekda Kuansing, menggantikan pejabat lama yang menjadi tersangka KPK, demi kelancaran pelayanan publik.

Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) mendorong penguatan kelembagaan DPRD melalui revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 demi pengawasan pemerintah daerah yang lebih efektif. Simak urgensi dan dampaknya bagi tata kelola pe...

Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) mengusulkan **Revisi UU Pemda** Nomor 23 Tahun 2014 demi memperkuat otonomi daerah dan kapasitas fiskal, vital untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Pemerintah Kabupaten Bandung serius dalam upaya Penguatan Layanan Kesehatan Masyarakat melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan meningkatkan kualitas dan aksesibilitas. Pembahasan Raperda ini diharapkan membawa dampak positif bagi

DPR Papua Pegunungan menekankan pentingnya peningkatan pengelolaan keuangan daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, menyusul opini WTP dari BPK.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi menyodorkan dua langkah strategis untuk menekan angka belanja pegawai Kabupaten Bekasi yang kini menjadi sorotan nasional, demi menjaga stabilitas fiskal daerah.

Proses pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di Pemkot Malang menggunakan sistem manajemen talenta masih menanti verifikasi BKN, memastikan kinerja pelayanan tetap optimal.

Pemerintah Kota Palangka Raya berkomitmen penuh menindaklanjuti rekomendasi BPK RI atas LHP LKPD TA 2025 dalam 60 hari, demi tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Pemerintah Kabupaten Magetan kembali meraih Opini WTP dari BPK untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut. Capaian ini menunjukkan komitmen Magetan dalam menjaga tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan, namun ada beberapa catatan penting BPK yan

Pemerintah Kota Medan kembali Raih Opini WTP keenam kali berturut-turut dari BPK Perwakilan Sumut. Capaian ini menunjukkan komitmen kuat Pemkot Medan dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Pemkab Kubu Raya berhasil meraih opini WTP ke-12 kalinya. Bupati Sujiwo menekankan bahwa WTP Kubu Raya bukan sekadar prestasi administratif, melainkan harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Serang kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-15 kalinya secara berturut-turut, menandai komitmen kuat dalam tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.

Usulan Hak Angket DPRD Gowa terhadap Bupati Sitti Husniah Talenrang menjadi perhatian publik, memicu sorotan dari pakar hukum tata negara mengenai batasan dan kriteria penggunaannya.

Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan (Sulsel) Jufri Rahman menegaskan rekomendasi BPK adalah acuan utama untuk perkuat tata kelola pemerintahan daerah. Simak bagaimana Pemprov Sulsel jadikan rekomendasi BPK sebagai pembinaan pengelolaan anggaran.

Sekretaris Jenderal Partai Hanura, Benny Rhamdani, menyoroti keberhasilan kepemimpinan Gubernur Gusnar Ismail dalam menjaga stabilitas Gorontalo, yang dinilai krusial bagi pembangunan daerah.

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri berkomitmen kawal implementasi program prioritas nasional, memastikan setiap daerah merasakan dampak positif kebijakan pemerintah.