Pajak Online

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan kesiapan penuh untuk menerapkan aturan pajak marketplace, namun implementasinya masih menanti keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mempertimbangkan stabilitas ekonomi.

Dalam unggahan itu disebutkan fasilitas gratis ganti pelat nomor, bebas pajak kendaraan, hingga gratis balik nama kendaraan.

Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara mencatat lonjakan Pelaporan SPT NTB dari wajib pajak, mencapai lebih dari 81 ribu berkas pada Februari 2026. Jangan tunda, segera laporkan SPT Anda!

Hingga Februari 2026, sebanyak 20.000 wajib pajak di KPP Pratama Temanggung telah menuntaskan Lapor SPT Tahunan, didukung kemudahan sistem Coretax dan layanan akhir pekan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat lebih dari 14,6 juta wajib pajak telah melakukan Aktivasi Coretax DJP dan 4,6 juta SPT Tahunan telah dilaporkan, mendorong kepatuhan pajak.

Pemerintah telah menunjuk 254 perusahaan sebagai pemungut PPN PMSE sampai dengan November 2025.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menunda penarikan PPh 22 E-commerce dari pedagang marketplace. Kebijakan ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah stimulus ekonomi yang sedang berjalan.

Asosiasi ecommerce buka suara terhadapan pemberlakuan pungutan pajak yang dilakukan platform ke penjualnya.

Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan serangkaian nomor seri unik yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sebagai identitas.

Hampir setiap hari kita mendengar istilah pajak dan retribusi. Meski kedua istilah tersebut sudah tidak asing lagi, namun masih banyak orang yang belum bisa memahami fungsi pajak dan retribusi. Padahal, pajak dan retribusi adalah dua hal yang berbeda.

Bagi Anda yang tertarik melakukan pembayaran pajak kendaraan secara online, bisa dilakukan dengan mudah melalui akses aplikasi Samolnas. Berikut cara bayar pajak kendaraan online mudah dan praktis yang bisa Anda lakukan.

Aturan pajak bisnis jual beli daring (online) atau e-commerce telah terbit dan mulai berlaku efektif pada 1 April 2019. Direktur Eksekutif Center of Indonesia Taxtion Analysis (CITA), Yustinus Prastowo, mengatakan ke depan pemerintah juga harus melakukan hal yang sama terhadap wirausaha perorangan dari sosial media.

Pemerintah resmi mengeluarkan aturan pajak bisnis jual beli daring (online) atau e-commerce yang mulai berlaku pada 1 April 2019. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, mengatakan pemerintah akan menggandeng Facebook Cs dalam menarik pajak pengusaha di sosial media. Saat ini, pemerintah tengah dalam penjajakan dengan sejumlah perusahaan media sosial. Dalam penerapan pajak di media sosial, pemerintah tidak akan membebani para pengusaha.

PajakPay merupakan sebuah solusi yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam mengimplementasikan pembayaran pajak secara online. PajakPay telah terintegrasi dengan sistem e-Billing pajak dan Bank Persepsi, sehingga wajib pajak bisa mendapatkan ID Billing dan bukti pembayaran yang sah dari pemerintah.

Penyeragaman PPh final dilakukan untuk memberikan keadilan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Beberapa UMKM yang akan didata nantinya antara lain, merchant, marketplace (toko online), facebook dan instagram. Kemenkeu juga masih mengkaji terkait pemberian insentif dalam penerapan aturan tersebut.

Pemerintah berkomitmen mengejar pajak para pelaku usaha daring atau e-commerce. Kendati demikian, belum ada kepastian kapan e-commerce akan dipajaki. Sebab, pemerintah saat ini masih mengkaji dan merumuskan tata cara pengenaan pajak terhadap transaksi digital tersebut.

Juru Bicara Google Indonesia, Jason Tedjasukmana mengatakan, sebagai warga negara yang baik memang harus melaporkan pendapatan kepada Ditjen Pajak. Dia memberi contoh, jika dia adalah Selebgam maka dia akan melaporkan pendapatannya ke kantor pajak.

Sebanyak 6.941.150 merupakan wajib pajak orang pribadi sementara 296.131 sisanya dari wajib pajak badan.

"Jangan sampai tidak fair terhadap pelaku-pelaku domestik," ujar Menteri Lembong.