Merdeka.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Sandiaga Uno sepakat bila pemerintah menerapkan lockdown atau karantina wilayah secara parsial untuk menangani penyebaran virus corona. Namun, menurutnya kebijakan itu harus dibarengi dengan kesiapan pemerintah untuk memberikan bantuan langsung berupa uang tunai kepada masyarakat.

Sandiaga menilai, daerah yang tergolong zona merah Covid-19 memang perlu dilakukan pembatasan secara disiplin. Caranya, dengan menurunkan aparat keamanan.

"Jangan di balik, jangan parsial lockdown dulu baru ada bantuan, bantuan dulu baru parsial lockdown. Bantuan ini cepat digelontorkan karena begitu mereka lihat mereka pegang uang, pegang cash mereka lebih tenang dan mereka tidak akan mencari-cari rasionalitas mereka keluar dari tempat tinggal karena harus mencari nafkah," ujar Sandiaga saat teleconference bersama wartawan, Kamis (26/3).

Saat ini, dia melihat pembatasan sudah mulai berdampak. Tingkat penggunaan transportasi publik menurun, hingga banyak mall yang tutup sementara. Kendati belum ada keputusan untuk melakukan karantina wilayah.

Sandi memiliki beberapa saran kepada pemerintah untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat. Dia menilai, pemerintah bisa menyiapkan sekitar Rp200 triliun. Uang itu bisa diambil dari realokasi anggaran 2020 atau penerbitan surat utang seperti yang pernah dilakukan ketika 1997-1998.

Namun, Sandi menilai sulit jika langsung mengalokasikan Rp200 triliun. Untuk satu bulan pertama yang penting adalah mengeksekusi Rp50 triliun. Dia minta keputusan politik ini segara diambil pemerintah untuk realokasi anggaran 2020.

"Paling cepat itu diperlukan sekitar Rp50 triliun awal yang dalam dua minggu-1 bulan dieksekusi kita bisa lakukan melalui realokasi," kata Sandi.

Anggaran tambahan untuk penanganan krisis corona itu disarankan Sandi diberikan kepada masyarakat yang terdampak secara ekonomi. Rp50 triliun bisa diberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat golongan rentan

"Direct transfer BLT kepada masyarakat yang ada di golongan rentan, vulnerable, ini saya mendukung jika dari 200 triliun yang disiapkan, seperempatnya bisa langsung diarahkan pakai basis data terpadu ditujukan ke kelompok masyarakat 14 persen terbawah," jelasnya.

Dia menyebut 25 persen dari Rp200 triliun itu bisa dialihkan untuk masyarakat yang bekerja di sektor informal hingga UMKM. 25 persen lagi, dapat dieksekusi untuk masyarakat yang belum bekerja dengan program pemerintah kartu pra-kerja. Menurutnya, 25 persen sisanya dapat diberikan bantuan ke sektor keuangan karena perbankan mengalami kesulitan karena masyarakat juga disulitkan dalam kondisi krisis Covid-19.

"Dari sisi paket ekonomi saya yakin ini akan membantu. Kita harus above politik sehingga kalau pemerintah akan menerbitkan utang baru dan melebarkan angka defisit di atas 3 persen itu harus segera dilakukan dengan politik yang bipartisan," jelas Sandi.

"Untuk eksekusi kebijakan ini tidak bisa pemerintah sendiri, tapi harus pemerintah sebagai leader. Pemerintah harus menggandeng dunia usaha," pungkasnya.