Rebutan kursi Wagub DKI oleh PKS-Gerindra bisa ancam soliditas koalisi Prabowo-Sandi

Kursi Wagub DKI hingga kini masih juga kosong setelah ditinggal Sandiaga Salahuddin Uno maju menjadi cawapres Prabowo Subianto. Partai Gerindra dan PKS masih berebut kursi orang nomor dua di DKI itu.

Mardani
Oleh Mardani - Reporter
Rebutan kursi Wagub DKI oleh PKS-Gerindra bisa ancam soliditas koalisi Prabowo-Sandi
Deklarasi Prabowo-Sandiaga Uno. ©2018 Merdeka.com/Iqbal S. Nugroho

Kursi Wagub DKI hingga kini masih juga kosong setelah ditinggal Sandiaga Salahuddin Uno maju menjadi cawapres Prabowo Subianto. Partai Gerindra dan PKS masih berebut kursi orang nomor dua di DKI itu.

Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago mengkritik sikap PKS dan Gerindra tersebut. Menurutnya tak elok jika PKS dan Gerindra berebut kursi Wagub DKI.

Dia khawatir perebutan kursi tersebut berdampak pada layanan publik untuk warga Jakarta. Sebab, saat ini Jakarta butuh pembenahan birokrasi dan layanan publik yang serius.

"Lagi-lagi saya katakan, harus membenahi sistem ketimbang bagi-bagi kue, karena Jakarta membutuhkan pembenahan yang serius," kata Pangi, Rabu (26/9).

Dia menilai Gerindra sebaiknya tak ngotot mendapatkan kursi wakil gubernur. Sikap ngotot ini akan memunculkan kesan partai besutan Prabowo Subianto ini partai yang serakah.

Pangi menambahkan, saat ini koalisi pendukung pasangan capres cawapres Prabowo Subianto–Sandiaga Uno sudah didominasi oleh Partai Gerindra. Karenanya, jika kemudian Gerindra tak mau melepas kursi Wagub DKI, sikap ini bisa mengancam soliditas partai-partai pendukung Prabowo-Sandi.

"Secara otomatis itu, kalau tidak ya akan lebih baik. Karena bagaimanapun kondisinya itu bisa memperburuk koalisi," katanya.

Menurutnya, soliditas dan loyalitas yang rendah menjadikan koalisi Prabowo akan sulit untuk memenangkan pilpres di tengah persaingan yang sangat ketat, dinamis dan kompetitif.

Karena itu, dia mendesak agar partai tak sekadar bagi-bagi kursi kekuasaan yang berujung pelayanan buruk bagi masyarakat Jakarta. Kalau pun diserahkan ke partai pengusung, maka kualitas pengganti Sandiaga harus bagus dan berpengalaman di birokrasi tidak sekadar untuk kepentingan partai politik.

Halaman
Rekomendasi