Merdeka.com - Saat berpidato di acara Rakernas Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), capres Prabowo Subianto banyak mengkritik soal sistem perekonomian Indonesia saat ini. Bahkan Prabowo menyebut sistem perekonomian saat ini sebagai ekonomi kebodohan atau economics of stupidity.

Sekjen PPP, Arsul Sani mengatakan, kubu Prabowo-Sandi selalu mengkritisi kebijakan ekonomi pemerintah. Namun Prabowo tak pernah memberikan tawaran konsep sistem ekonomi seperti apa yang layak diterapkan di Indonesia. Menurutnya Prabowo dan kubunya hanya bisa menyalahkan tanpa memberikan solusi atau konsep baru.

"Ini Pak Prabowo juga tampaknya senada ya. Pada dasarnya sama juga sama timnya. Padahal yang kita ingin dengar itu katakanlah kalau kebijakan ekonominya Pak Jokowi itu salah, harusnya seperti apa?," ujarnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (13/10).

Di negara demokrasi manapun, lanjut Arsul, daya pembeda pemerintah dan oposisi ialah saling beradu gagasan atau konsep. Oposisi biasa mengkritisi dengan menawarkan konsep baru sebagai solusi. Namun menurutnya hal semacam itu tak berlaku di Indonesia. Dia menilai oposisi hanya menyalahkan dan bahkan menakut-nakuti masyarakat bahwa Indonesia akan bubar.

"Sebab di negara demokrat manapun, distingsi atau daya pembeda antara pemerintah dengan yang di luar pemerintahan atau oposisi itu pada konsep. Bukan pada berhenti mengkritisi, menyalah-nyalahkan. Tetapi pada tawaran konsep yang lebih baik. Itu distingsinya seperti itu," jelasnya.

"Mohon maaf saja tanpa mengurangi rasa hormat saya pada beliau-beliau, itu yang belum kelihatan. Yang ada distingsinya adalah dalam hal ini menakut-nakuti rakyat. Mulai dari Indonesia bubar, Indonesia akan punah, kemudian sistem perekonomian kacau. Nah yang bener itu yang seperti apa?," lanjutnya.

Arsul mengatakan Prabowo juga kerap mengkritisi soal utang pemerintah Indonesia. Pihaknya pun sangat ingin mengetahui apakah ada konsep alternatif dari kubu Prabowo-Sandi agar pembangunan bisa dilaksanakan tanpa utang.

"Kita harapkan, kalau selalu dikritisi tentang soal utang untuk pembangunan, kita pengin mendengar alternatif pembangunan tanpa utang itu yang seperti apa? Apakah rakyatnya misalnya akan diminta untuk iuran tiap hari Jumat berapa, gitu lho. Atau apa? Itu yang ingin kita dengar sebetulnya," pungkasnya.