PMN di BUMN terlalu besar, Golkar kubu ARB ancam tolak RAPBN 2016

Sekretaris Jenderal Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (ARB), Idrus Marham, menegaskan partainya tidak akan menyepakati RAPBN 2016. Hal tersebut jika ada Penyertaan Modal Negara (PMN) di BUMN yang terlalu tinggi. "Apabila pemerintah memaksakan penempatan PMN di BUMN, maka Partai Golkar tidak memberikan persetujuan terhadap RAPBN 2016. PMN yang Rp 34 triliun itu," kata Idrus kepada merdeka.com, Kamis (29/10). Idrus juga menjelaskan, pihaknya mendesak agar Presiden Jokowi mengurangi pagu anggaran RAPBN 2016. Jika tidak partainya tak akan menyepakati anggaran pemerintah itu."Partai Golkar meminta kepada pemerintah untuk melakukan pengurangan terhadap pagu total APBN 2016 yang ada sekarang ini. Lebih Rp 2.000 triliun itu, sebesar Rp 200 sampai Rp 250 triliun. Setelah kita memperhatikan antara pemasukan dan proyeksi pengeluaran yang ada, utamanya masalah pajak," tuturnya. Dengan tegas, kata Idrus, pihaknya memang akan memberikan 6 poin yang harus dituruti oleh pemerintah. Namun Idrus enggan mengatakan bahwa partainya akan memboikot pengesahan RAPBN 2016."Kami tidak menyetujui. Tidak ada kata-kata memboikot, tetapi khusus Partai Golkar, sikapnya jelas secara umum dan mendasar. Karena itu maka tentu pagu anggaran yang dikurangi tersebut akan berpengaruh terhadap alokasi anggaran. Dengan demikian maka Partai Golkar memberikan beberapa pertimbangan, ada 6 poin pertimbangan yang harus secara sungguh-sungguh diperhatikan oleh pemerintah," pungkasnya. Selain itu, menurut Idrus, sikap dari partainya tersebut akan dibacakan secara langsung dalam Rapat Pleno Banggar siang ini. Di sisi lain partainya juga mengkritisi alokasi dana untuk dana desa. "Sekarang ini sudah dibacakan oleh Fraksi Partai Golkar. Itu sikap pandangan fraksi di Banggar sekarang ini. Dana desa itu harus diperbesar dengan catatan harus diawasi, sehingga tidak menjadi alat politik partai tertentu," tegasnya.