Pleno Partai Golkar Dinilai Gagal Tetapkan Materi Munas

Fungsionaris Partai Golkar Sirajuddin Abdul Wahab menganggap rapat pleno yang dipimpin Ketua Umum Airlangga Hartarto, Rabu (27/11), gagal menetapkan materi musyawarah nasional (Munas) dan tidak mampu membuat pertanggungjawaban keuangan partai yang bersumber dari APBN lebih kurang Rp 18 miliar per tahun untuk pengelolaan partai.

"Pleno malam tadi tidak ada keputusan apapun terkait materi Munas dan laporan pertanggungjawaban keuangan partai. Semuanya dikembalikan kepada panitia Munas," ujar Sirajuddin, Kamis (28/11).

Menurut Sirajuddin, Seharusnya rapat pleno membahas dan memutuskan dengan tuntas hal-hal yang dianggap krusial dan strategis, seperti draf perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum, Laporan Pertanggungjawaban DPP Partai Golkar, serta kapan Komite Pemilihan bekerja untuk melakukan penjaringan Bakal Calon Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2019-2024.

Namun rapat pleno dinilai tidak berjalan sesuai harapan, justru menjauhkan Golkar dari proses berorganisasi yang sehat dan berkualitas, serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokratisasi, Partai Golkar kehilangan itu, sehingga memutuskan draf materi Munas saja tidak bisa diputuskan.

Hal ini membawa konsekuensi bahwa Munas tidak memiliki materi yang akan dibahas. "Munas terancam gagal karena tidak ada materi yang ditetapkan oleh DPP Partai Golkar, mengingat waktu Munas tinggal hitungan hari lagi" lanjutnya.

Oleh karena itu Munas Partai Golkar bisa berdampak pada rendahnya legitimasi. DPP Partai Golkar dianggap telah gagal mempersiapkan Munas Partai Golkar. "untuk itu, para pimpinan daerah Partai Golkar harus bersikap tegas terhadap ketidakmampuan pimpinan pusat partai Golkar," lanjut Sirajuddin.

Dia khawatir kalau ini dibiarkan, maka Golkar ke depan akan terus mengalami kemunduran. "Kegagalan yang terus dilakukan oleh pengurus pusat di bawah kepemimpinan Airlangga harus segera diakhiri," ujar mantan Sekjen DPP KNPI ini.