Pimpinan MPR Akan Temui Prabowo Minta Pandangan Soal Amandemen Terbatas UUD 1945

Pimpinan MPR akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk memberikan undangan pelantikan presiden dan wakil presiden 20 Oktober mendatang. Pertemuan itu rencananya akan dilakukan di kediaman Prabowo, di Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Jumat (11/10) malam.

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan pertemuan itu tidak hanya sekedar untuk memberikan undangan pelantikan saja. Tetapi juga akan meminta masukan Prabowo terkait amandemen terbatas UUD 1945.

"Ya sama kita akan meminta pandangan beliau selaku ketua umum partai politik besar dan mantan kandidat, kemudian Jenderal, bagaimana pandangan beliau terhadap rekomendasi yang disampaikan MPR 2014-2019 kepada kami," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/10).

Sebelumnya, Pimpinan MPR menyambangi kediaman Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri untuk menyerahkan undangan pelantikan presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang. Selain mengantarkan undangan, kedatangan Bambang Soesatyo dan para wakilnya itu juga untuk berkonsultasi terkait amandemen terbatas UUD.

"Kita meminta pandangan Berdasarkan pengalaman beliau sebagai Presiden Republik Indonesia yang kelima dalam melaksanakan konstitusi. Umur konstitusi kita sudah 17 tahun dan bu Mega melaksanakan paling tidak selama 2 tahun. Bu Mega merupakan presiden masa transisi sebagai mandataris yang terakhir di MPR," kata Bamsoet usai pertemuan di Teuku Umar, Kamis (10/10/2019).

Pria yang akrab disapa ini Bamsoet menyebut, dalam pertemuan itu sepakat bahwa amandemen akan tetap terbatas dan dibuka sekuas-luasnya untuk menyerap aspirasi masyarakat.

"Diskusi berlangsung hangat dan kita pimpinan MPR Seperti yang kemarin sepakat memberi ruang untuk pembahasan tentang amandemen terbatas kita buka seluas-luasnya kepada masyarakat. kita ingin masyarakat ikut andil untuk memberikan masukan atas konstitusi yang akan kita jalankan ke depan," ucapnya.